Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim membacakan vonis mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rizal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (12/11/2026).
Majelis Hakim memvonis Rizal hukuman divonis 9 tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi dari PT BlueRay Cargo. Rizal dinilai secara sah bersalah telah menerima suap dan gratifikasi dari PT BlueRay Cargo.
Advertisement
"Menyatakan Terdakwa Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbarengan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu pertama dan turut serta melakukan perbarengan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kedua," ujar Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor PN Jakpus, Kamis (12/11/2026).
"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu selama 9 tahun," sambung Hakim Brelly.
Selain itu, dia menjatuhkan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Kemudian, Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 15,7 miliar.
"Menjatuhkan pidana tambahan pada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 15.700.000.000,00," kata Hakim Brelly.
Dia menegaskan, apabila Terdakwa Rizal tidak mampu membayar, maka harta benda miliknya dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.
"Jika harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun," ucap Hakim Brelly.
Kemudian, Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Rizal dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Hal yang Memberatkan dan Meringankan
Majelis Hakim menjelaskan, untuk hal yang memberatkan Terdakwa Rizal adalah perbuatannya bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi.
"Perbuatan Terdakwa Rizal telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Bea dan Cukai pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya," terang Hakim Brelly.
Sementara itu, untuk hal meringankan yakni Majelis Hakim mempertimbangkan masa pengabdian Terdakwa Rizal selama 27 tahun sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Selain masa pengabdian, Majelis Hakim juga mempertimbangkan Terdakwa Rizal belum pernah menjalani hukuman pidana. Majelis Hakim turut memperhatikan kondisi keluarga Terdakwa Rizal yang masih memiliki istri, anak, serta keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.
"Terdakwa belum pernah dipidana sebelum perkara ini. Terdakwa mempunyai istri dan anak serta keluarga yang menjadi tanggung jawabnya," tegas Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori.
Vonis Kasubdit Intelijen Bea Cukai Sisprian
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Jakpus juga membacakan vonis mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sisprian Subiaksono.
Sisprian divonis 7 tahun penjara dalam perkara korupsi suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar," kata Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori.
Hakim Brelly melanjutkan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa Sisprian harus menjalani pidana penjara pengganti selama 190 hari.
Selain itu, Terdakwa Sisprian juga dihukum membayar uang pengganti Rp 7,4 miliar, 150.000 dollar Singapura, dan 10.000 dollar Amerika Serikat dalam perkara korupsi suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 7.400.000.000, 150.000 dollar Singapura, dan 10.000 dollar Amerika Serikat," ucap Hakim Brelly.
Majelis Hakim menetapkan, apabila Terdakwa Sisprian tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.
"Jika harta benda Sisprian tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 2 tahun," kata Hakim Brelly.
Majelis Hakim juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Sisprian dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Vonis Eks Pejabat Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Orlando Hamonangan
Kemudian, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Jakpus juga membacakan vonis Mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Orlando Hamonangan alias Ocoy. Orlando divonis 6 tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi dari PT BlueRay Cargo.
Majelis Hakim menilai Orlando terbukti secara sah telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Rizal serta mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sisprian Subiaksono.
"Menyatakan Terdakwa Orlando Hamonangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbarengan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu pertama dan turut serta melakukan perbarengan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kedua," ucap Hakim Brelly.
"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu selama 6 tahun," lanjut Hakim.
Hakim Brelly juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Orlando Rp 1 miliar. Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
Selain itu, Hakim Brelly turut menjatuhkan pidana kepada berupa uang pengganti senilai Rp 5,5 miliar terhadap Terdakwa Orlando.
"Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 5.566.221.515,00 dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti," papar Hakim.
"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun," sambung dia.
Hakim Brelly juga meminta masa penahanan yang telah dijalani Orlando dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hakim pun meminta Orlando tetap ditahan.
Dalam putusannya, Majelis Hakim juga membeberkan hal yang memberatkan dan meringankan atas putusan terhadap Orlando. Untuk hal memberatkan, Majelis Hakim memilai perbuatan Terdakwa Orlando bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi.
Perbuatan Terdakwa Orlando juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.
Sedangkan untuk hal meringankan, Hakim menyampaikan, Terdakwa Orlando belum pernah dipidana sebelummya serta mengakui perbuatannya dan menyesal.
"Terdakwa sudah mengabdi pada negara sebagai pegawai negeri sipil puluhan tahun dan mempunyai prestasi, terdakwa mempunyai istri dan anak serta keluarga yang menjadi tanggung jawabnya," tutup Hakim Brelly.