Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan untuk mendukung ekosistem usaha di sektor perumahan membutuhkan total biaya Rp 30 triliun.
Selain itu, ia mengapresiasi pelaksanaan Kredit Program Perumahan (KPP) yang dinilai mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus mendorong pengembangan sektor perumahan di Indonesia.
Advertisement
Hal tersebut disampaikan Menteri PKP saat menghadiri Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Mengutip keterangan resmi, Maruarar memaparkan perkembangan pembiayaan sektor perumahan yang mencakup dukungan bagi pengembang perumahan, pedagang bahan bangunan, penyedia jasa konstruksi, serta masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk renovasi, pembelian, dan pembangunan rumah.
"Kredit Program Perumahan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan UMKM untuk memperluas akses rumah layak. Untuk sektor pengembangan perumahan dialokasikan Rp 5 triliun, pedagang bahan bangunan Rp 3 triliun, dan penyedia jasa konstruksi Rp 1 triliun. Totalnya Rp 10 triliun untuk mendukung ekosistem usaha di sektor perumahan,” ujar Maruarar.
Selain pembiayaan bagi pelaku usaha, pemerintah juga mendorong akses pembiayaan bagi masyarakat melalui program yang mendukung peningkatan kualitas dan kepemilikan rumah.
Berdasarkan data yang dipaparkan Maruarar, pembiayaan tersebut mencakup sekitar 95 ribu rumah untuk renovasi, 11 ribu rumah untuk pembelian, dan 10 ribu rumah untuk pembangunan. Dengan demikian, total sasaran pembiayaan mencapai sekitar 117 ribu rumah.
"Kalau dijumlahkan, ada sekitar 117 ribu rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 19 triliun. Jika digabungkan dengan pembiayaan untuk ekosistem usaha perumahan, totalnya sekitar Rp 30 triliun," ujar dia.
Dukungan Perbankan
Menurut Maruarar, kebijakan pembiayaan tersebut menjadi langkah penting untuk menggerakkan perekonomian sekaligus membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak.
Dukungan pembiayaan tidak hanya menyasar konsumen rumah, tetapi juga pelaku UMKM yang menjadi bagian penting dari rantai pasok pembangunan perumahan.
Pada kesempatan itu, Maruarar secara khusus menyampaikan apresiasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI atas kontribusinya dalam penyaluran pembiayaan program perumahan. Dari data yang ada BRI mencatatkan penyaluran pembiayaan terbesar dengan nilai sekitar Rp 13 triliun.
Ia menilai dukungan perbankan sangat penting untuk memastikan program pemerintah dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, dari sisi persebaran wilayah, Jawa Tengah mencatatkan penyaluran sekitar Rp 6,7 triliun, disusul Jawa Timur sebesar Rp 4,8 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp 4,6 triliun.
"Keberhasilan program pembiayaan perumahan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, perbankan, regulator, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Bunga rendah, pembiayaan harus berpihak kepada rakyat," ujar dia.
Maruarar menekankan, kebijakan pembiayaan UMKM harus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang. Dia menuturkan, pelaku UMKM perlu memperoleh akses pembiayaan dengan persyaratan dan suku bunga yang terjangkau agar dapat meningkatkan kapasitas usaha tanpa terbebani biaya pinjaman yang tinggi.
Kemudahan Akses Pembiayaan
Ia menilai kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan pembiayaan bagi usaha kecil merupakan langkah tepat untuk memperkuat ekonomi rakyat.
"Jangan sampai UMKM diberikan bunga yang tinggi, sementara pengusaha besar justru mendapatkan bunga yang rendah. Kebijakan pembiayaan harus berpihak kepada rakyat dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang," tegas Maruarar.
Menteri PKP juga menyoroti kemudahan akses pembiayaan bagi pinjaman bernilai hingga Rp 100 juta yang berdasarkan skema yang dipaparkan, dapat diberikan tanpa agunan dengan bunga sebesar 0,5% per bulan. Skema tersebut dinilai dapat membantu pelaku UMKM mengakses modal usaha secara lebih terjangkau.
Maruarar mengapresiasi dukungan Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta perbankan dalam mendorong pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Kredit Program Perumahan merupakan salah satu instrumen strategis untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional. Melalui dukungan pembiayaan yang tepat sasaran, program ini diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi, memperkuat UMKM, membuka peluang usaha, dan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Pak Menko, serta seluruh pihak yang mendukung program ini. Kami berharap Kredit Program Perumahan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Maruarar