Liputan6.com, Jakarta - Rata-rata utang rumah tangga di Thailand melonjak mendekati angka 800.000 baht sekitar Rp 431 juta (kurs Rp 539 per baht). Angka ini menjadi rekor tertinggi dalam 17 tahun terakhir. Hasil tersebut terungkap dalam survei tahun 2026 yang dirilis oleh University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC).
President UTCC sekaligus Penasihat Utama Pusat Prakiraan Ekonomi dan Bisnis, Thanavath Phonvichai, menyatakan bahwa utang rumah tangga masih menjadi persoalan struktural bagi perekonomian Thailand yang membutuhkan penanganan mendesak.
Advertisement
Dikutip dari Nation Thailand, Selasa (10/11/2026), meski rasio utang rumah tangga terhadap PDB mengalami penurunan, kemampuan masyarakat dalam membayar utang masih tergolong lemah. Kondisi ini terutama dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan mereka yang menanggung beban pengeluaran tinggi.
Survei berskala nasional yang digelar pada 7–13 September 2026 terhadap 1.720 responden ini mencatat sebanyak 91,8% masyarakat memiliki utang, turun dari angka 95,1% pada 2025. Sementara itu, hanya 8,2% responden yang mengaku bebas dari utang.
Rata-rata utang per rumah tangga meningkat 7,3% menjadi 794.945,49 baht dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar 740.596,94 baht.
Dari total utang yang dilaporkan, sebanyak 77,2% berasal dari lembaga keuangan formal, sedangkan 22,8% sisanya merupakan utang informal (non-bank). Rata-rata cicilan bulanan pun ikut melonjak 8,11% menjadi 21.935,31 baht per bulan.
Thanavath menegaskan bahwa angka utang ini merupakan yang tertinggi sejak UTCC pertama kali menggelar survei utang rumah tangga pada 2009. Temuan ini menunjukkan bahwa beban utang terus menggerus daya beli dan likuiditas masyarakat, meski rasio utang terhadap PDB secara umum menunjukkan tren penurunan.
Survei ini juga mencatat pergeseran komposisi pinjaman. Sebanyak 72% responden kini hanya memiliki utang formal, melonjak tajam dibanding 50,9% pada 2025. Sebaliknya, responden yang hanya mengandalkan utang informal turun dari 15,4% menjadi 5%, serta responden yang menanggung gabungan utang formal dan informal menyusut dari 33,7% menjadi 23%.
Kartu Kredit dan Pinjaman Konsumtif Mendominasi
Pinjaman kartu kredit menjadi jenis utang yang paling banyak ditanggung masyarakat pada 2026, yaitu dilaporkan oleh 55,1% responden.
Posisi berikutnya diisi oleh pinjaman pribadi untuk kebutuhan konsumsi (45,8%), kredit kendaraan (41,9%), pinjaman modal usaha (33,6%), serta kredit pemilikan rumah (27,2%). Sementara itu, pemanfaatan layanan Buy Now Pay Later(BNPL) meningkat dari 6,2% menjadi 14,2%.
Di kelompok pengguna kartu kredit dan pinjaman pribadi, sebanyak 23,6% responden meminjam untuk konsumsi harian,21,8% untuk membeli barang tahan lama, 13,5% untuk perangkat elektronik, dan 12,1% digunakan untuk membayar utang lain (roll over). Data ini mengindikasikan sebagian pinjaman dimanfaatkan hanya untuk menyambung kebutuhan harian dan menutup beban utang lama.
Untuk sektor bisnis, sebanyak 57,2% pelaku usaha meminjam dana demi menjaga modal kerja dan likuiditas—melonjak dari 32,5% pada 2025. Selain itu, 19,5% memanfaatkan pinjaman untuk investasi sektor pertanian baru dan 7,8% untuk ekspansi usaha.
Pemulihan Ekonomi Lambat Tekan Keuangan Keluarga
Menurut Thanavath, temuan ini sejalan dengan kondisi pemulihan ekonomi nasional yang belum solid, di saat pendapatan rumah tangga dan dunia usaha hanya tumbuh tipis. Akibatnya, banyak keluarga bergantung pada pinjaman untuk menjaga likuiditas harian, terlebih biaya hidup, khususnya sektor energi masih menjadi beban berat.
Saat ditanya mengenai pemicu lonjakan utang, 15,6% responden mengaitkannya dengan komitmen finansial keluarga,15,5% menyebut pendapatan yang tidak mencukupi, dan 14,1% menunjuk kenaikan biaya hidup. Adapun pengeluaran darurat tak terduga menjadi pemicu bagi 11,8% responden, sementara 9,4% menambah utang untuk modal investasi usaha.
Survei menunjukkan 73,1% responden masih sanggup membayar cicilan sesuai jadwal. Namun, 16,1% mengestimasi hanya sanggup bertahan bertahan maksimal enam bulan ke depan, 8,9% hanya mampu hingga tiga bulan, dan 1,9% mengaku sudah tidak sanggup membayar utang.
Sebanyak 67,5% responden tercatat pernah menunggak atau gagal bayar cicilan dalam 12 bulan terakhir. Alasan utamanya adalah pengeluaran tak terduga (32,2%), penurunan pendapatan (24,8%), kondisi ekonomi yang lesu (21,3%),kenaikan besaran cicilan (11,4%), serta pemutusan hubungan kerja atau pengangguran (10,4%).