Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mendorong integrasi data korporasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) untuk mempercepat pelayanan publik, memperkuat pengawasan, serta menciptakan kepastian bagi investor. Integrasi ini memungkinkan seluruh instansi mengakses data badan usaha secara real-time tanpa proses surat-menyurat.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, penyatuan data diperlukan karena pemerintah masih menemukan perbedaan informasi pemilik manfaat (beneficial ownership/BO) serta susunan pengurus perusahaan antar-K/L.
Advertisement
"Setiap saat seluruh kementerian/lembaga bisa langsung mengakses semua data yang terkait dengan badan usaha di website Kementerian Hukum," ujar Supratman dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Supratman mencontohkan, satu perusahaan dapat memiliki informasi pemilik manfaat yang berbeda antara basis data Kemenkum dan kementerian lain. Perbedaan serupa juga kerap ditemukan dalam pencatatan susunan pengurus perusahaan.
Menurut Supratman, ketidaksamaan data dapat menghambat pengambilan keputusan strategis pemerintah, termasuk dalam pelayanan investasi maupun pengawasan aktivitas korporasi.
Kemenkum mencatat pertukaran data melalui sistem administrasi badan hukum telah mencapai lebih dari 50 juta data sepanjang 2023 hingga 2026. Capaian tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam membangun sistem pemerintahan berbasis digital.
"Kalau kita integrasikan, tidak ada maksud sedikit pun dari Kementerian Hukum untuk mengambil peran-peran teknis kementerian maupun lembaga yang lain. Justru dengan penyatuan data terintegrasi ini akan memudahkan kita dalam proses pengambilan keputusan," terangnya.
Tekan Jumlah Pemblokiran Badan Usaha
Integrasi data ini juga terbukti mendukung pengawasan kepatuhan korporasi. Kemenkum mencatat jumlah badan hukum dan badan usaha yang diblokir akibat tidak memenuhi kewajiban pelaporan pemilik manfaat berhasil turun drastis, dari sekitar 1,8 juta menjadi 700 ribu badan usaha.
Supratman menambahkan, Kemenkum turut membuka kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan, KPK, hingga Kepolisian. Kolaborasi tersebut memungkinkan pemerintah mempercepat pemblokiran perubahan data perseroan apabila ditemukan dugaan tindak pidana korporasi.
"Digitalisasi adalah kunci untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam dunia birokrasi kita," tegas Supratman.
Melalui langkah ini, Kemenkum berharap integrasi data korporasi dapat memperkuat transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus menciptakan ekosistem investasi nasional yang lebih ramah dan berdaya saing.