Liputan6.com, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak masuk dalam kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) untuk menangani 13 kasus pelanggaran HAM berat.
Anggota Komnas HAM Amiruddin menyatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak terlibat dalam proses pembentukan Pokja tersebut. Komnas HAM dalan rapat paripurnanya juga tidak pernah membahas mengenai pembentukan tim tersebut.
Advertisement
“Pertama, sesuai ketentuan UU No.39/1999, Komnas HAM adalah lembaga negara mandiri. Sebagai lembaga negara mandiri, Komnas HAM bukan menjadi bagian dari kerja-kerja eksekutif," ujar Amiruddin dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).
"Sementara Pokja yang dikendalikan oleh Menko Hukum, HAM dan Imipas adalah instrumen dari Eksekutif (pemerintah),” tambahnya.
Sesuai dengan ketentuan UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM, lanjut Amiruddin, Komnas HAM diberi kewenangan sebagai penyelidik.
"Kewenangan sebagai penyelidik itu diberikan kepada Komnas HAM dengan alasan Komnas HAM adalah lembaga negara mandiri," ucapnya.
Lebih jauh Amiruddin menjelaskan bahwa berkaitan dengan 13 kasus pelanggaran HAM berat, Komnas HAM telah menyelesaikan tugasnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh UU. Selanjutnya ia menyebut yang berwenang untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan tersebut itu adalah penyidik, yaitu Jaksa Agung.
Amiruddin pun menegaskan proses pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusian (crime againts humanity) tidak boleh dilakukan secara serampangan, dan tanpa konsep yang jelas.
Menurut Amiruddin, pertanggungjawaban atas terjadinya kejahatan terhadap kemanusian seharusnya ditujukan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat pelanggaran tersebut, dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa datang.
Kebijakan yang ceroboh dan tanpa konsep yang jelas, menurut Amiruddin akan mengulangi kesalahan penanganan pelanggaran HAM yang berat seperti di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Presiden Jokowi pernah mengeluarkan Inpres untuk penanganan pelanggaran HAM yang berat secara non-yudisial. Namun langkah Presiden Jokowi itu gagal mewujudkan rasa keadilan. Pemerintah jangan seperti keledai yang terperosok ke lubang yang sama untuk kedua kalinya,” terang Amiruddin.
Amiruddin juga menjelaskan saat ini ketentuan hukum yang ada untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat, sesuai UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM, hanyalah melalui proses di Pengadilan HAM. Sementara jalan selain Pengadilan HAM tidak memiliki dasar hukum apa pun.
"Jika pemerintah ingin mencari jalan di luar pengadilan HAM, maka dasar hukumnya harus dibuat terlebih dahulu, dan prosesnya harus demokratis dan transparan," pungkasnya.
Menko Kumham Imipas membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menangani 13 kasus pelanggaran HAM berat yang mandek.
Ke-13 kasus yang menjadi perhatian antara lain Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius 1982-1985, Talangsari 1989, Rumoh Geudong dan Pos Sattis 1989, penculikan aktivis 1997-1998, Kerusuhan Mei 1998, serta Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999.
Kasus lainnya mencakup pembunuhan dukun santet 1998-1999, Simpang KKA 1999, Wasior 2001-2002, Wamena 2003, Jambo Keupok 2003, dan Paniai, Papua
Tim tersebut dipimpin Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan. Sementara anggotanya rencananya akan diisi oleh sejumlah pihak terkait HAM, baik akademisi, Kejaksaan, Kepolisian maupun Komnas HAM.
“Karena ini soal teknis saja sebenarnya perangkat-perangkat hukum untuk melaksanakan tugas itu baik penyelidikan pada Komnas maupun penyelidikan pada Kejaksaan dan nanti juga penuntutan pada Kejaksaan, itu sudah segera terima, cuman ada tambahan tambahan teknis pelaksanaannya,” ucap Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra.