Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) diprioritaskan bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3 juta per bulan. Saat ini, pemerintah tengah merampungkan proses penyaluran bantuan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekaligus memutakhirkan data penerima.
Airlangga menyampaikan bahwa seluruh tahapan administrasi dan verifikasi data terus dipacu agar penyaluran BSU dapat terealisasi sesuai jadwal pada November 2026.
Advertisement
“Ya ini masih diproses di Keuangan,” kata Airlangga dalam konferensi pers perkembangan aksesi Indonesia pada OECD di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Airlangga menegaskan, kriteria utama penerima BSU adalah pekerja yang memiliki batas gaji maksimal di bawah Rp 3 juta. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini sedang menyaring dan menyinkronkan data calon penerima agar bantuan tepat sasaran.
“Pokoknya BSU kan di bawah Rp 3 juta. Pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU. Sekarang datanya masih disiapkan dan diolah di Kemenaker,” ujar Airlangga.
Insentif Pajak Penghasilan
Di samping program bantuan tunai BSU, pemerintah juga menyiapkan skema insentif perpajakan bagi kelompok pekerja kelas menengah melalui fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Fasilitas keringanan pajak ini diberikan kepada pekerja dengan tingkat penghasilan hingga Rp 10 juta per bulan.
“Yang PPh DTP, PPh ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp 10 juta,” tambah Airlangga.
Melalui pemetaan tersebut, pemerintah secara tegas memisahkan jaring pengaman ekonomi berdasarkan strata pendapatan pekerja: penyaluran BSU difokuskan untuk menjaga daya beli pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3 juta, sedangkan skema PPh 21 DTP menopang kelangsungan konsumsi pekerja hingga batas gaji Rp 10 juta.