Liputan6.com, Jakarta - Ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal III 2026. Kendati tumbuh positif, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan penguatan ekonomi yang solid lantaran sejumlah sektor utama masih bergerak lambat dan konsumsi masyarakat mulai kehilangan momentum.
Associate Professor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Bowo Setiyono, menilai pemerintah perlu mencermati kualitas pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dari aspek daya beli masyarakat, penyerapan tenaga kerja, hingga keberlanjutan produksi pangan.
Advertisement
“Pertanian tumbuh 0,46 persen dan pertambangan 0,91 persen, padahal kedua sektor tersebut memiliki pangsa 22,65 persen terhadap PDB. Kondisi ini perlu dicermati karena sektor pertanian menyerap 28,78 persen tenaga kerja,” ujar Bowo kepada Liputan6.com, Kamis (5/11/2026).
Bowo juga menyoroti adanya kecenderungan perlambatan pada konsumsi rumah tangga, investasi, serta konsumsi pemerintah dibandingkan dengan kuartal II 2026. Menurut analisisnya, kenaikan laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2026 kemungkinan besar lebih banyak ditopang oleh kinerja ekspor neto serta perubahan inventori.
Selain itu, penopang pertumbuhan ekonomi saat ini masih sangat bergantung pada kebijakan mandatori B50 dan pergerakan komoditas. Ketergantungan ini dinilai rawan menghadapi tekanan akibat ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan bakal memangkas produksi padi nasional periode Oktober–Desember 2026 hingga 16,30 persen.
Ancaman Inflasi Pangan dan Rekomendasi Kebijakan
Bowo mengingatkan bahwa risiko penurunan produksi pangan berpotensi memicu lonjakan harga, di mana tingkat inflasi saat ini telah merambat naik ke level 3,23 persen. Tren ini berisiko tergerusnya daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan petani.
“Ke depan, pemerintah perlu memperkuat stabilisasi pangan dan mitigasi El Nino, sekaligus melindungi daya beli kelompok bawah dan petani,” imbau Bowo.
Ia juga mendorong pemerintah untuk mengakselerasi dan memeratakan realisasi belanja negara pada kuartal IV 2026 agar roda aktivitas ekonomi tetap terjaga.
Di samping itu, pemerintah disarankan untuk memperdalam pendataan terkait inventori barang produk serta tingkat penyerapan tenaga kerja. Langkah ini krusial guna memastikan bahwa angka pertumbuhan ekonomi nasional benar-benar mencerminkan penguatan sektor produksi riil dan penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan.