Liputan6.com, Jakarta - LPEM FEB UI menyebutkan, defisit APBN 2026 hingga September tercatat 1,24% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dari 1,55% pada periode sama tahun lalu.
Ekonom Institute for Economic and Social Research Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky dalam kajian Indonesia Economic Outlook 2027 menilai posisi itu belum menjamin kondisi serupa pada akhir tahun. Kajian itu mencatat defisit beberapa tahun terakhir selalu melebar tajam pada kuartal IV karena belanja terkonsentrasi menjelang akhir tahun.
Advertisement
Selama 2021–2025, pelebaran dari September ke Desember rata-rata 1,80 poin persentase PDB. Jika pola itu terulang, defisit 2026 mencapai sekitar 3,04%, melampaui batas 3%.
Defisit hanya bertahan di sekitar 2,5% jika pelebarannya terbatas, seperti pada 2024 atau 2025. Prognosis tengah tahun pemerintah memperkirakan 2,85%.
APBN 2027 yang disetujui DPR pada September 2026 menetapkan defisit 2,40%, lebih rendah dari target APBN 2026 sebesar 2,68%. Pemerintah menyajikannya sebagai sinyal disiplin fiskal.
Argumennya ada tiga: defisit di bawah batas 3% PDB, tambahan belanja Rp 9,1 triliun diimbangi tambahan pendapatan, dan program dievaluasi berdasarkan output serta outcome.
"Target defisit 2,40% merupakan sinyal yang bermanfaat, tetapi baru bermakna apabila benar-benar tercapai," tulis LPEM FEB UI.
Target defisit 2026 bergeser dari 2,48% pada usulan awal menjadi 2,68% dalam APBN, dan sebagian besar asumsi makro 2026 meleset.
Di sisi lain, asumsi pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6,0% lebih tinggi dari seluruh proyeksi lembaga eksternal. Bank Dunia dan ADB memperkirakan 5,2%, IMF 5,1%, serta OECD dan Fitch 5,0%.
LPEM FEB UI mencatat DPR mengaitkan target pajak yang lebih tinggi dengan asumsi pertumbuhan 6%. Target penerimaan pajak 2027 sebesar Rp 2.593,35 triliun, 12,2% di atas outlook 2026 Kementerian Keuangan.
LPEM UI Sebut Kinerja Penerimaan 2026 Pulih Drastis
APBN 2027 mengasumsikan kurs Rp 17.500 per dolar AS, batas terlemah dari kisaran proyeksi Bank Indonesia 16.800–17.500. Rupiah berada di 17.937 pada 2 Oktober 2026, dan perbankan memperkirakan 18.000–18.350 pada akhir 2026.
APBN 2027 juga mengasumsikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 75 per barel atau Rp 1,3 juta (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 18.160), sekitar 18% di bawah rata-rata 2026 sebesar US$ 91,9 atau Rp 1,6 juta. Tiga dari lima proyeksi harga Brent 2027 yang dikutip LPEM FEB UI berada di atas Rp 1,3 juta.
"Agar APBN 2027 kredibel, pemerintah memerlukan basis pendapatan yang tidak bergantung pada windfall komoditas serta asumsi yang lebih dekat dengan perkiraan lembaga-lembaga eksternal," tulis kajian itu.
Rasio utang pemerintah pusat tercatat 40,5% PDB pada 2025, jauh di bawah batas legal 60%. Kajian Fournier dan Bétin (2018) yang dikutip LPEM FEB UI menempatkan batas aman Indonesia di kisaran 43%.
Pembayaran pokok dan bunga utang pada 2025 mencapai Rp 1.427,5 triliun, atau 51,6% pendapatan negara, tertinggi dalam 22 tahun. Menurut LPEM, rasio itu terutama mengukur risiko pembiayaan ulang (rollover).
Pada 2027, anggaran bunga Rp 650,3 triliun mendekati proyeksi defisit Rp 671,2 triliun. Rasio pajak 2025 tercatat 9,31% PDB, turun dari 10,76% pada 2015.
LPEM menyebut kinerja penerimaan 2026 menunjukkan pemulihan yang signifikan, tetapi hanya sedikit membuktikan fondasi struktural mobilisasi penerimaan telah menguat dalam tingkat yang sama.