Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini tengah memfinalisasi skema pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi masyarakat kelompok desil 7-8.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pembahasan ini menyusul usulan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengenai pembagian tanggung jawab pembiayaan PBI JK berdasarkan kelompok desil kesejahteraan masyarakat.
Advertisement
“Untuk JKN dan PBI JK yang dengan adanya perubahan desil, sekarang ini sedang dilakukan finalisasi,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Dia menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta belum dapat mengumumkan keputusan terkait skema pembiayaan tersebut karena masih harus menyelesaikan pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Tentunya saya akan menyampaikan setelah final antara DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan dinas atau OPD terkait, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan, sehingga setelah final nanti akan kami sampaikan kepada publik,” jelas Pramono.
Usulan Skema Bagi Pembiayaan PBI JK
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengusulkan pembagian pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) berdasarkan kelompok desil kesejahteraan.
Dalam skema yang tengah disimulasikan, pembiayaan PBI JK untuk masyarakat desil 1-4 ditanggung APBN, desil 5-6 oleh APBD kabupaten/kota, sedangkan desil 7-8 menjadi tanggungan pemerintah provinsi.
Skema tersebut disiapkan untuk memperluas cakupan bantuan iuran BPJS Kesehatan sekaligus membagi tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah.
Namun, usulan itu masih dalam tahap simulasi dan akan dibahas lebih lanjut sebelum diajukan kepada Presiden.
Hal itu disampaikan Gus Ipul usai menghadiri Kongres Nasional (KONAS) XVI dan Forum Ilmiah Tahunan (FIT) XII Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
“Kita sudah berdiskusi dengan Menteri Kesehatan, bagaimana dukungan kita untuk PBI itu lebih terarah, terpadu, dan bisa berkelanjutan. Sehingga muncul gagasan bagaimana desil 1, 2, 3, 4 itu nanti dengan APBN, desil 5, 6-nya itu dari APBD kabupaten/kota, dan 7, 8 dari provinsi,” katanya.
Dia mengatakan, simulasi tersebut diharapkan mendapat dukungan berbagai pihak sehingga dapat menjadi usulan bersama kepada Presiden.
“Nah ini kita sedang simulasi, mudah-mudahan bisa diterima oleh semua pihak, dan dengan begitu tentu ketika kita nanti usulkan ke Bapak Presiden, itu sudah menjadi paling nggak ya gagasan semua pihak, usulan semua pihak,” ujarnya.