Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tidak gentar dalam negosiasi ekspor listrik ke Singapura. Ia menegaskan kendali penetapan harga tetap berada di tangan Indonesia.
Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah memilih untuk menunda ekspor listrik ke negara tetangga karena harga jual listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) belum menemui titik temu.
Advertisement
"Menyangkut ekspor listrik kita, saya katakan bahwa yang pertama, kita harus memperhatikan prinsip saling menguntungkan. Kalau harganya belum cocok, kita tidak bisa jalan," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Ia meminta Danantara tetap mempertahankan acuan harga yang diajukan Indonesia. Pasalnya, besaran tarif tersebut sudah memperhitungkan kalkulasi resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Karena itu saya minta Danantara tidak boleh dilobi untuk mengikuti keinginan mereka agar harga turun. Kementerian ESDM sudah membuat perhitungan harga sesuai proposal yang kita sampaikan," jelas dia.
Meski demikian, Bahlil menegaskan peluang ekspor listrik bersih ke negara tetangga tetap terbuka, dengan syarat negara tujuan mau mengomodasi skema harga yang ditetapkan pemerintah Indonesia.
Selain masalah negosiasi harga, Bahlil menekankan bahwa pemenuhan pasokan listrik dalam negeri harus menjadi prioritas utama.
"Selama harganya cocok dan mengikuti acuan kita, tentu memungkinkan. Namun jika harganya tidak cocok, kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu," tegasnya.
Alasan Penundaan Ekspor Listrik
Bahlil kembali menegaskan Indonesia belum berencana mengekspor listrik dalam waktu dekat lantaran konsumsi energi nasional masih tinggi.
"Indonesia dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik. Kita masih sangat membutuhkan pasokan listrik di dalam negeri," kata Bahlil.
Ia juga mengingatkan BPI Danantara agar tidak terpengaruh oleh berbagai upaya lobi dari negara calon penerima ekspor.
Bahlil menggarisbawahi bahwa kewenangan penerbitan izin ekspor listrik sepenuhnya berada di Kementerian ESDM, bukan di Danantara.
"Saya sudah ingatkan Danantara, jangan mau dilobi-lobi. Izin itu ada di ESDM, bukan di Danantara," ucapnya.
Menurut Bahlil, kedaulatan dan wibawa negara merupakan hal mutlak yang tidak bisa ditawar dalam negosiasi bisnis internasional.
"Jangan hanya mau enaknya saja negara-negara itu. Begitu ada hal yang tidak pas, mereka mulai melakukan gerakan tambahan," tambahnya.
Ia menambahkan, Indonesia tidak akan asal-asalan melepas pasokan listrik hijau apabila harga jualnya tidak ditentukan oleh pihak Indonesia sendiri.
Permintaan Pasokan Sejak 2020
Bahlil mengungkapkan bahwa permintaan ekspor listrik EBT dari negara tetangga sebenarnya sudah mengemuka sejak 2020. Negara tetangga berambisi mengamankan pasokan energi bersih untuk menyokong sektor industri mereka.
"Dunia sekarang sedang mendorong industri dan produk mereka agar menggunakan green energy," kata Bahlil.
Ia pun menyindir ikhtiar negara pembeli yang ingin menguasai pasokan energi sekaligus menentukan harga secara sepihak.
"Bayangkan ada negara yang tidak punya energi, tetapi punya modal dan teknologi. Karena ruangnya terbatas, mereka impor dari kita, minta bahan bakunya dari kita, lalu menentukan harganya sendiri. Ya sudah, sama saja kita menyerahkan diri," pungkasnya.