Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kedaulatan data nasional di tengah pesatnya digitalisasi. Hal itu dibahas dalam pertemuan dengan Tim Gabungan Perumus Undang-Undang (UU) Satu Data Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan tersebut membahas penyusunan regulasi untuk memperkuat tata kelola data nasional dengan melibatkan berbagai unsur
Advertisement
"Dalam pertemuan tersebut, dibahas penguatan tata kelola data nasional melalui penyusunan Undang-Undang Satu Data Indonesia yang melibatkan unsur DPR RI, akademisi, serta kementerian dan lembaga terkait," kata Teddy dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).
Menurut Teddy, Prabowo memandang kedaulatan data sebagai fondasi penting untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah arus digitalisasi.
"Bapak Presiden menegaskan bahwa kedaulatan data adalah fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah arus digitalisasi," ujarnya.
Tingkatkan Pelayanan Publik
Teddy menambahkan, integrasi data diharapkan dapat meningkatkan akurasi pelayanan publik sekaligus memperkuat keamanan informasi dan ketahanan siber.
"Integrasi data diharapkan dapat mendukung pelayanan publik yang lebih akurat, serta memperkuat keamanan pertukaran informasi dan ketahanan siber," sambung Teddy.
Ia menyebut penyusunan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola data nasional yang terpadu, aman, dan akuntabel.
"Sekaligus memastikan pemanfaatan data untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga kedaulatan Indonesia," tutur Teddy.
Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia (FISEMA) IPB University Prof. Dr. Sofyan Sjaf, Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti, Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasa, serta Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono.