Liputan6.com, Jakarta - Nilai tukar rupiah berpotensi melemah hingga menembus level Rp 19.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir 2026.
Analis mata uang Ibrahim Assuaibi mengungkapkan, pemicu utama kejatuhan mata uang Garuda berasal dari sektor energi yang membengkak.
Advertisement
Ibrahim menepis anggapan bahwa proyeksi tersebut sekadar menakut-nakuti pasar, melainkan didasarkan pada perhitungan matematis yang terukur.
"Saya bukan menakut-nakuti, ini fakta. Kebutuhan dolar AS kita sangat tinggi," ujar Ibrahim dalam talk show Traze Open House di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mematok asumsi harga minyak mentah sebesar US$ 70 per barel serta kurs Rp 16.500 pr dolar AS. Namun, harga minyak dunia saat ini telah melonjak hingga menyentuh US$ 101 per barel.
Dari sisi pasokan, kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional mencapai 1,5 juta hingga 1,6 juta barel per hari. Sementara itu, kemampuan produksi (lifting) dalam negeri hanya berkisar 600 ribu barel per hari, sehingga sisanya sekitar 1 juta barel per hari harus ditutup melalui impor.
"Titik lemah Indonesia ada di sektor energi," tegas Ibrahim. Ia menambahkan, cadangan minyak nasional saat ini hanya bertahan sekitar empat bulan jika terjadi eskalasi perang pasokan.
Skenario Melemah ke Rp 19.000 per Dolar AS
Menurut Ibrahim, rupiah berisiko lebih dulu menguji level Rp 18.500 per dolar AS pada awal November 2026. Arah pergerakan selanjutnya bakal sangat ditentukan oleh kebijakan suku bunga acuan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed).
Gubernur The Fed menahan suku bunga acuan di kisaran 3,75%–4,00% pada pertemuan 28 Oktober 2026. Ibrahim menilai, jika The Fed mengerek suku bunga pada akhir tahun, tekanan modal keluar (capital outflow) bakal makin deras.
"Kalau seandainya bank sentral AS menaikkan suku bunga, rupiah pasti terseret ke level Rp 19.000," jelasnya.
Pemerintah Diminta Bersiap Hadapi Tekanan Fiskal
Ibrahim turut menyoroti janji Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar, yang dipastikan tidak naik hingga akhir 2026.
"Artinya, pemerintah harus siap menanggung konsekuensi pelemahan rupiah ini pada anggaran kompensasi dan subsidi," tutur Ibrahim.
Selain beban impor energi, kebutuhan dolar AS untuk pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo serta pembagian dividen emiten ke investor asing turut memperberat kinerja rupiah. Dampaknya kini mulai mengerek inflasi bahan pangan masyarakat.
"Kemarin saya makan di tempat siap saji, harganya sudah berubah naik semua," ungkapnya.
Revisi UU Migas dan Proyeksi 2027
Guna membenahi kelemahan struktural dalam jangka panjang, Ibrahim mendesak percepatan revisi Undang-Undang Migas. Ia menilai iklim investasi hulu migas saat ini kurang menarik karena kegiatan eksplorasi sudah dikenai beban pajak sebelum menghasilkan produksi.
"Akibatnya, banyak investor asing yang tadinya mau masuk ke Indonesia akhirnya mundur lagi," kata Ibrahim.
Jika tekanan geopolitik dan harga minyak terus berlanjut, Ibrahim memperkirakan rupiah berisiko mendekati level Rp 20.000 per dolar AS pada 2027. Meski demikian, ia membantah proyeksi liar yang menyebut rupiah bakal anjlok hingga Rp 22.000 atau Rp 25.000 per dolar AS.
"Kalau ada ekonom yang bilang Rp 22.000 atau bahkan Rp 25.000, itu hitungannya asal bicara (ngecap). Harus ada faktor dan kalkulasi matematisnya," tegasnya.