Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut, sekitar 30%–40% aktivitas ekonomi Indonesia belum tercatat, dengan nilai diperkirakan mencapai Rp 10.000 triliun. Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui digitalisasi perpajakan untuk memperluas pemungutan pajak atas transaksi ekonomi.
Hashim mengatakan, potensi ekonomi yang belum tercatat tersebut dapat memperkuat kapasitas fiskal Indonesia apabila pemerintah mampu meningkatkan kepatuhan pajak dan memperbaiki pengawasan penerimaan negara.
Advertisement
"Menurut Bank Dunia, kurang lebih 35%–40% kegiatan ekonomi di Indonesia tidak tercatat," ujar Hashim dalam Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
“Berarti ada kurang lebih Rp 10.000 triliun yang tidak tercatat,” lanjutnya.
Hashim menilai, rendahnya penerimaan negara dibandingkan produk domestik bruto (PDB) menunjukkan besarnya ruang untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ia menyebut rasio penerimaan negara Indonesia masih sekitar 12% dari PDB tercatat, lebih rendah dibandingkan Kamboja sebesar 18% dan Vietnam sebesar 23%.
Menurut Hashim, peningkatan rasio penerimaan negara hingga setara Kamboja berpotensi menambah penerimaan sekitar Rp 1.500 triliun per tahun. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat kapasitas aparat pajak dan bea cukai agar potensi tersebut dapat direalisasikan.
Pemerintah juga menyiapkan digitalisasi pemungutan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Hashim menyebut kebijakan pajak digital akan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, serta perusahaan teknologi finansial (fintech).
"Tujuan kita adalah Indonesia dalam 2–3 tahun akan sampai setara dengan Kamboja," kata Hashim.
Beri Rekening Bank Gratis
Selain memperkuat penerimaan negara, pemerintah berencana memberikan rekening bank gratis kepada setiap warga negara yang berusia minimal 17 tahun. Hashim menegaskan, program tersebut berupa rekening bank, bukan telepon seluler gratis.
Menurut Hashim, rekening tersebut dapat mendukung penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai secara langsung kepada penerima. Mekanisme itu diharapkan memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran bantuan pemerintah.
Hashim juga menyoroti tekanan terhadap pasar modal Indonesia dan risiko keluarnya investasi asing apabila persoalan transparansi serta praktik perdagangan saham yang tidak sehat tidak segera ditangani.
Ia meminta pelaku usaha menghentikan praktik penggorengan saham yang dapat merugikan investor. Hashim memperingatkan, arus keluar modal asing berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri.
Hashim menegaskan, penguatan penerimaan negara dan perbaikan tata kelola pasar modal perlu berjalan beriringan untuk menjaga kepercayaan investor serta memperkuat fundamental ekonomi Indonesia.