Liputan6.com, Jakarta - Sudaryono membeberkan sejumlah temuan dan perubahan setelah 100 hari memimpin Badan Gizi Nasional (BGN). Sudaryono dilantik 22 Juli 2026 lalu.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah penghematan anggaran sebesar Rp44 triliun yang kemudian dikembalikan ke kas negara.
Advertisement
"Rp 44 triliun sudah kita kembalikan ke kas negara," kata Sudaryono dalam paparannya di Gedung Usmar Ismail Hall, Kamis (29/10/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono menjelaskan sejumlah pembenahan yang dilakukan di bawah kepemimpinannya. Salah satunya, menindak pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
Menurut dia, perubahan perlu dilakukan karena masih ditemukan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan program. BGN pun menerapkan pendekatan dan metode yang berbeda, termasuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.
"Kalau tidak salah, tidak akan ada orang masuk penjara. Maka kami harus melakukan treatment yang berbeda, cara yang berbeda, metode yang berbeda, dan juga hal-hal yang memang harus kemudian secara drastis kami lakukan. Bukan kok kami ini mau sok-sok tegas, bukan," kata Sudaryono.
Perusahaan Fiktif Daftarkan SPPG
Meski mengaku telah menerapkan sejumlah aturan tegas, Sudaryono mengatakan masih ada pihak yang berupaya memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi. Salah satunya, dengan mendaftarkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan nama perusahaan fiktif.
Menurut Sudaryono, praktik tersebut dapat mencoreng pelaksanaan program MBG. Ketika muncul persoalan dalam pelaksanaannya, termasuk kasus keracunan, BGN kerap menjadi sasaran kritik dan demonstrasi.
"Saya ini setiap hari didemo. Tapi kami elus dada. Apa pun ya dalam negara demokrasi ini orang boleh mengutarakan pendapatnya, orang boleh menuntut, orang boleh kemudian mengekspresikan harapan dan juga ini kami tidak anti kritik, kami enggak ada masalah," ujarnya.
6 Juta Data Penerima MBG Tercatat Ganda
Temuan lain yang diungkap Sudaryono adalah data penerima manfaat MBG yang tercatat ganda. Dari data yang sebelumnya mencatat 63 juta penerima manfaat, hasil verifikasi menunjukkan jumlah penerima yang terkonfirmasi sekitar 58 juta orang.
Sudaryono menjelaskan, data ganda ditemukan pada penerima yang tercatat dalam dua kategori sekaligus, misalnya sebagai santri di pesantren dan siswa madrasah.
"Yang benar adalah 58 juta tiap hari kita kasih makan, 58 juta orang kita kasih makan. Sampai saat ini anggaran yang sudah kita pakai adalah Rp165 triliun," ujarnya.