Utak Atik Strategi Cegah Lalu Lintas Semrawut saat Libur Natal dan Tahun Baru

Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru 2026/2027).

oleh Agustina MelaniRachel AuliaDiterbitkan 28 Oktober 2026, 07:40 WIB
Kendaraan yang melewati gerbang tol Jasa Marga keluar dari wilayah Jabodetabek di periode libur Natal dan Tahun Baru. (dok Jasa Marga)

Liputan6.com, Jakarta - Liburan akhir tahun dan tahun baru tinggal hitungan bulan. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan antisipasi untuk mengatasi kepadatan lalu lintas selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru 2026/2027).

Adapun Kemenhub memperkirakan puncak arus mudik Nataru 2026/2027 terjadi pada 23 Desember 2026, dan puncak arus balik diprediksi pada 3 Januari 2027.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, prediksi tersebut masih mengacu pada data historis dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Kemenhub masih menunggu hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) untuk memperoleh gambaran pergerakan masyarakat yang lebih akurat.

"Berdasarkan data histori dari teman-teman dari BUJT, diprediksi puncak arusnya akan terjadi pada tanggal 23 Desember. Kemudian untuk arus mudik, arus baliknya nanti ada di tanggal 3 Januari,” ujar Aan usai Rapat Koordinasi Evaluasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta Persiapan Penyelenggaraan Masa Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026, dikutip Rabu, (28/10/2026).

Sejumlah persiapan dilakukan untuk menyambut libur Nataru, salah satunya mengusulkan penerapan Work From Anywhere (WFA) pada 21-22 Desember 2026 dan 4 Januari 2027 untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama Libur Nataru 2026/2027.

“Tadi usulannya tanggal 21–22 di awal, ya. Kemudian tanggal 4 di akhir. Kurang lebih seperti itu,” tutur Aan.

Usulan WFA tersebut bertujuan memecah konsentrasi perjalanan masyarakat agar volume kendaraan tidak menumpuk pada puncak arus mudik dan arus balik.

“Ini untuk memecah volume arus lalu lintas di puncak arus tadi, di tanggal 23 dan tanggal 3 Januari,” kata Aan.

Kendati demikian, Aan menuturkan, usulan tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

 

Siapkan Pelabuhan Alternatif ke Bali

Pelabuhan Ketapang. (Liputan6.com/ Hermawan Arifianto)

Selain itu, Kemenhub juga menyiapkan pelabuhan alternatif untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan menuju Bali selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.

Langkah ini diambil menyusul potensi tingginya arus lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, seiring telah beroperasinya Tol Probolinggo–Banyuwangi (Probowangi).

Aan menuturkan, pihaknya telah menyelesaikan kajian dan survei untuk mencegah terjadinya penumpukan arus lalu lintas di pelabuhan utama.

“Ada beberapa dermaga atau pelabuhan alternatif yang disiapkan, baik di sisi Banyuwangi maupun di sisi Gilimanuk atau di Bali,” ujar Aan.

Kemenhub berencana mengoperasikan Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Tanjung Wangi di Jawa Timur sebagai jalur penyeberangan alternatif menuju Pelabuhan Celukan Bawang di Bali. Fasilitas tambahan ini secara khusus diperuntukkan bagi kendaraan pribadi dan kendaraan barang Golongan V ke bawah.

“Di Banyuwangi kita akan mengoperasikan Pelabuhan Jangkar dan Tanjung Wangi. Tujuannya adalah penyeberangan ke Celukan Bawang yang ada di Bali,” kata Aan.

Pengoperasian kedua pelabuhan alternatif tersebut merupakan solusi jangka pendek selama periode Nataru, sembari menunggu penyelesaian proyek peningkatan kapasitas dermaga di Ketapang dan Gilimanuk. Aan berharap pengerjaan kedua dermaga tersebut rampung sebelum masa Angkutan Lebaran, sehingga nantinya mampu melayani kapal berspesifikasi lebih besar hingga 5.000 GT.

“Selama masa Nataru ini kita operasionalkan pelabuhan alternatif tersebut. Kalau sudah selesai nanti, di Lebaran mudah-mudahan dua dermaga ini bisa menampung atau mengangkut kendaraan lebih banyak lagi,” jelas Aan.

 

Rencana Pembatasan Angkutan Barang

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan mayoritas pelanggaran yang dilakukan kendaraan angkutan barang. (Foto: Kemenhub)

Selain menyiapkan pelabuhan alternatif, Kemenhub juga tengah mematangkan skema pembatasan operasional angkutan barang (truk) selama periode Nataru 2026/2027. Aan menyebut, pola penerapannya kemungkinan besar akan mengikuti tahun sebelumnya, meski periode pasti pembatasannya masih dalam tahap diskusi.

Sejumlah armada pengangkut komoditas krusial dipastikan dikecualikan dari aturan pembatasan ini, di antaranya truk bermuatan sembilan bahan pokok (sembako), bahan bakar minyak (BBM), gas, serta hewan ternak. Kendati demikian, Aan memberikan catatan tegas bagi kendaraan yang mendapat pengecualian tersebut.

“Yang dikecualikan seperti sembako, BBM, gas, dan ternak. Namun, syarat mutlaknya kendaraan tersebut tidak boleh melanggar batas dimensi dan muatan atau tidak boleh ODOL (Over Dimension Over Loading),” pungkas Aan.

Siapkan 70 Bus Mudik Gratis Nataru ke 10 Kota Tujuan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan 70 unit bus dengan kapasitas 2.882 penumpang untuk program mudik gratis Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Program ini melayani perjalanan menuju 10 kota tujuan di Pulau Jawa.

Aan menuturkan, pendaftaran program mudik gratis tersebut direncanakan dibuka mulai 12 Desember 2026. Sementara itu, keberangkatan penumpang dijadwalkan berlangsung pada 22–23 Desember 2026.

“Untuk di darat, kita siapkan 70 bus untuk 10 kota tujuan,” kata Aan.

Adapun 10 kota tujuan program mudik gratis tersebut meliputi Solo, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Madiun.

Pendaftaran direncanakan dilakukan secara daring melalui portal yang nantinya disediakan Kemenhub. Namun, informasi mengenai tautan pendaftaran dan mekanisme lengkap program tersebut belum disampaikan secara terperinci.

 

Jasa Raharja Fokus Mitigasi Kecelakaan di 600 Titik Rawan

Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin usai Rapat Koordinasi Evaluasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta Persiapan Penyelenggaraan Masa Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di Jakarta, Senin (27/10/2026)

PT Jasa Raharja menyiapkan sejumlah langkah mitigasi kecelakaan lalu lintas menjelang masa angkutan Nataru 2026/2027. Salah satu fokusnya adalah intervensi keselamatan di 500 hingga 600 titik rawan kecelakaan di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan, berdasarkan pemetaan nasional, terdapat sekitar 5.000 titik rawan kecelakaan yang tersebar dari Aceh hingga Papua.

"Khusus di momentum Natal dan Tahun Baru ini, kita melihat secara Pareto-nya. Fokus kami tidak kurang hampir 500 sampai 600 titik rawan laka yang betul-betul layak dan siap kita intervensi,” ujar Awaluddin.

Menurut dia, penentuan titik prioritas dilakukan agar upaya pencegahan kecelakaan lebih terarah, terutama ketika mobilitas masyarakat meningkat selama libur akhir tahun.

Awaluddin menyebutkan, transportasi darat masih mendominasi pergerakan masyarakat pada periode Nataru dan Lebaran. Porsinya mencapai lebih dari 70 hingga 80 persen dari total mobilitas masyarakat.

Untuk menekan risiko kecelakaan, Jasa Raharja menyiapkan sejumlah langkah bersama para pemangku kepentingan melalui Forum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Upaya tersebut mencakup pemasangan rambu peringatan dan marka jalan di titik rawan kecelakaan. Jasa Raharja juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk mendukung pemeriksaan kelaikan kendaraan atau ramp check, khususnya terhadap armada angkutan umum.

Pemeriksaan ini bertujuan memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi persyaratan keselamatan sebelum memasuki puncak pergerakan penumpang pada masa libur Nataru.

 

Usul Masyarakat Transportasi Indonesia

Kendaraan melaju di tol Jakarta-Merak, Tangerang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Saat diminta tanggapan mengenai usulan WFA untuk mengatasi kepadatan saat Nataru, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia Aditya Dwi Laksana menuturkan, WFA merupakan salah satu dari sekian instrumen untuk mengurai kepadatan lalu lintas dan membagi pola perjalanan masyarakat efektif atau tidak bergantung pada beberapa hal.

Pertama, hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mungkin bisa didorong secara regulasi untuk WFA, sehingga akan tergantung pada berapa banyak instansi nonpemerintahan yang bisa didorong untuk WFA. Kedua, WFA lebih efektif jika diikuti dengan pengaturan pola perjalanan masyarakat supaya masyarakat didorong bepergian di luar puncak kepadatan lalu lintas dan angkutan umum.

"Ketiga,untuk itu perlu insentif bagi masyarakat yang melakukan perjalanan pada masa WFA di luar puncak kepadatan lalu lintas dan angkutan umum dengan memberikan diskon tarif tol dan angkutan umum yang lebih tinggi pada hari-hari tersebut,” ujar Aditya saat dihubungi Liputan6.com.

Terkait penyediaan pelabuhan alternatif menuju Bali, ia menuturkan, hal itu menjadi solusi, tetapi diperlukan solusi pendukung lainnya seperti penyediaan zona penyangga (buffer zone) agar antrean dapat dialihkan dalam sementara waktu pada area-area penyangga dan dalam jangka menengah perlu untuk penambahan dermaga.

Ia mengatakan, salah satu faktor penyebab utama kepadatan dan antrean panjangn di penyeberangan Ketapang Gilimanuk yakni keterbatasan dermaga.

3 Hal Perlu Dicermati

Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat Nataru, Aditya menuturkan, ada tiga hal penting berkaca dari masa angkutan Nataru dan Lebaran lalu. Pertama, antisipasi dan penanganan dampak cuaca ekstrem terhadap transportasi umum dan mobilitas perjalanan masyarakat.

Kedua, manajemen pengaturan di tujuan wisata dan penertiban operasional bus wisata untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Ketiga, kepadatan lalu lintas serta tindakan preventif pencegahan kepadatan di titik-titik penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dan Merak-Bakauheni.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya