Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan keprihatinannya atas tingginya biaya produksi beras nasional yang kini menembus angka Rp 12.000 hingga Rp 14.000 per kilogram.
Zulkifli membandingkan beban biaya tersebut yang tergolong sangat tinggi dibandingkan negara tetangga. Biaya produksi beras di Thailand dan Vietnam mampu ditekan jauh lebih murah di kisaran Rp 4.000 per kilogram. Ketimpangan ini dinilai menjadi tantangan berat bagi produktivitas dan tingkat kesejahteraan petani lokal.
Advertisement
Kondisi ketidakefisienan tersebut turut memicu ketergantungan pasokan dari luar negeri, yang tercatat dalam lonjakan impor beras Indonesia hingga mencapai 4,5 juta ton pada 2024.
Zulkifli menggarisbawahi bahwa rendahnya indeks pertanaman nasional berakar pada persoalan irigasi dan akses sarana produksi yang tidak optimal. Dari total 7,4 juta hektare luas sawah di Indonesia, total luas tanamnya baru menyentuh 10 juta hektare lantaran mayoritas lahan hanya mampu ditanami sekali dalam setahun.
"Kenapa irigasi enggak diurus? Karena dibagi, aturannya ada. 1.000 hektare oleh bupati, 3.000 hektare oleh gubernur. Nah bupati gubernur kan enggak bangun irigasi, tapi bangun jalan. Akhirnya irigasinya rusak. Produksi kita kecil. Kita perbaiki," kata Zulkifli dalam pembukaan pameran pertanian Agrinex di Jakarta, dikutip Antara, Jumat (23/10/2026).
Selain kendala sarana irigasi, rumitnya birokrasi penebusan pupuk bersubsidi juga memperparah inefisiensi di tingkat petani, padahal kecukupan pupuk merupakan faktor krusial penentu hasil panen.
Pangkas Biaya Produksi untuk Kejar Swasembada
Demi memangkas beban biaya produksi dan mengejar target swasembada pangan, pemerintah meluncurkan reformasi regulasi secara menyeluruh dari sektor hulu hingga hilir. Langkah awal difokuskan pada pemangkasan jalur penyaluran pupuk bersubsidi.
"Dulu aturan pupuk sangat rumit, ada 145 aturan yang melibatkan izin bupati hingga gubernur. Sekarang kita pangkas menjadi hanya tiga aturan lewat Peraturan Presiden (Perpres). Hasilnya, penyerapan pupuk bersubsidi langsung naik dari 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton," ungkapnya.
Selain membenahkan irigasi daerah serta memangkas regulasi pupuk, pemerintah telah merombak kebijakan harga pembelian gabah di tingkat petani menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa syarat kadar air. Intervensi kebijakan strategis ini terbukti berhasil mendongkrak Nilai Tukar Petani (NTP) dari posisi 116 ke level 131.