Liputan6.com, Jakarta - Indonesian Business Council (IBC) mengajak kalangan dunia usaha untuk mengalihkan fokus, dari yang sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi menjadi penciptaan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat. Gagasan utama ini bakal menjadi sorotan penting dalam ajang Indonesia Economic Summit (IES) 2027.
Chairman of the Board of Trustees IBC, M. Arsjad Rasjid, menyampaikan bahwa tolok ukur kemajuan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka Produk Domestik Bruto (PDB) semata. Hal yang jauh lebih krusial adalah menjamin hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Advertisement
"Yang paling penting bukan hanya pertumbuhan ekonominya, tetapi bagaimana kesejahteraan bisa dirasakan oleh semua orang di Indonesia,” ujar Arsjad saat ditemui usai peluncuran Indonesia Economic Summit 2027 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Arsjad menegaskan, target tersebut menuntut kolaborasi erat antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat sipil. Ketiga pilar ini memegang peran strategis masing-masing dalam mendorong pemerataan ekonomi yang inklusif.
Salah satu langkah konkret yang disoroti Arsjad adalah pembentukan ekosistem bisnis yang merangkul pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke dalam rantai pasok industri besar. Menurutnya, pemberdayaan UMKM tidak selalu berupa bantuan dana cuma-cuma, melainkan lewat pembukaan akses bisnis langsung, seperti pelibatan dalam penyediaan komponen dan kebutuhan operasional perusahaan.
"Yang lebih baik adalah bagaimana dana tersebut digunakan untuk meningkatkan keterampilan dan membangun sumber daya yang ada, serta memberikan peluang usaha kepada pelaku usaha kecil dan menengah," kata Arsjad.
Pentingnya 'Izin Sosial' Bagi Berlanjutnya Bisnis
Pandangan senada disampaikan Founder dan Director The Wahid Foundation, Yenny Wahid. Ia menguraikan bahwa pemerintah berperan menyiapkan regulasi serta infrastruktur, sementara swasta menyokong modal dan keahlian manajemen untuk membina sektor usaha kecil.
Di sisi lain, elemen masyarakat sipil memegang modal kepercayaan serta pemahaman mendalam atas kondisi sosial lokal yang amat dibutuhkan perusahaan.
"Bisnis ini tidak bisa lagi hanya mendapatkan izin usaha saja, tetapi juga harus ada izin sosial,” ujar Yenny.
Yenny menggarisbawahi bahwa legitimasi dari komunitas sekitar menjadi kunci keberlanjutan usaha. Tanpa hubungan yang harmonis dengan lingkungan lokal, kegiatan bisnis berisiko diterpa gejolak sosial yang merugikan. Ia berharap forum IES 2027 mampu melahirkan contoh nyata dari sinergi tiga sektor ini.
IBC Siapkan Laporan Dampak Sosial
Dalam kesempatan yang sama, COO IBC William Sabandar mengungkapkan bahwa IES 2027 mengusung tema From Growth to Prosperity: Social Impact Beyond Numbers. Forum ini dirancang khusus untuk membedah strategi menerjemahkan angka pertumbuhan menjadi kesejahteraan publik.
Sebagai bentuk komitmen, IBC berencana menerbitkan Social Impact Report secara berkala setiap tahun. Laporan ini akan merekam berbagai rekam jejak korporasi dalam menghadirkan manfaat sosial lewat jalur bisnisnya.
William mengingatkan bahwa kontribusi sosial perusahaan tidak boleh disempitkan hanya pada program Corporate Social Responsibility (CSR). Pembukaan lapangan kerja baru serta integrasi kemitraan dalam rantai pasok merupakan bagian tak terpisahkan dari dampak sosial perusahaan.
"Jadi, bukan hanya CSR, tetapi juga bagian dari proses bisnis. Ketika korporasi menciptakan lapangan pekerjaan dan melibatkan seluruh rantai pasok, itu juga merupakan bagian dari dampak sosial," jelas William.
Melalui penyelenggaraan IES 2027, IBC optimistis dapat mempererat sinergi antara swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan ekonomi yang tak sekadar tumbuh di atas kertas, tetapi juga memperluas peluang dan kesejahteraan masyarakat secara nyata.