Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar telah menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Selain itu, Golkar mendorong pembentukan koalisi permanen bagi partai-partai pendukung Prabowo.
Sekretaris Bidang Politik Pemerintahan Dalam Negeri DPP Golkar Ahmad Irawan mengatakan, gagasan pembentukan koalisi permanen tersebut menjadi salah satu keputusan Rapimnas Golkar pada 2025.
Advertisement
"Sejak awal sudah (dukung Prabowo). Rapimnas 2025 terakhir saat kami mendorong adanya koalisi permanen," kata Ahmad Irawan saat dihubungi Liputan6.com, Senin (12/10/2026).
Menurut Irawan, dukungan kepada Prabowo juga mencerminkan komitmen Golkar untuk membangun kerja sama politik yang bersifat permanen.
"Dukungan terhadap Pak Prabowo tersebut sebagai bentuk transformasi kerja sama politik permanen yang ideologis dan strategis," ujar Irawan.
Anggota Komisi II DPR tersebut menambahkan, kesamaan visi dan misi, terutama terkait program yang berpihak kepada masyarakat, menjadi salah satu alasan Golkar kembali mendukung Prabowo pada Pilpres 2029.
"Kami nilai banyak kesamaan dari sisi agenda kebijakan dengan Presiden Prabowo. Keberpihakannya terhadap rakyat nyata," tutup Irawan.
Golkar Dukung Prabowo
Sebelumnya, Golkar menegaskan dukungan kepada Prabowo untuk kembali maju pada Pilpres 2029. Namun, partai berlambang pohon beringin itu belum menentukan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, keputusan untuk mengusung Prabowo telah ditetapkan sejak akhir 2024.
Saat ini, Golkar memilih fokus mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran agar program-program pemerintah berjalan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Sejak tahun akhir 2024, standing position Golkar kan jelas. Bahwa kami menghadapi Pilpres tahun 2029, kami sudah punya calon namanya Pak Prabowo,” kata Doli kepada wartawan, Senin (12/10/2026).
Menurut Doli, penentuan cawapres biasanya dilakukan menjelang pendaftaran pasangan calon. Proses tersebut juga melibatkan pembicaraan di antara partai-partai politik pengusung.