Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Kompolnas Choirul Anam menilai rotasi besar-besaran di tubuh Polri harus menjadi momentum untuk menjalankan visi dan misi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Menurut Anam, Kapolri memiliki kewenangan memilih orang-orang terbaik untuk mengisi jabatan strategis. Para pejabat baru harus mampu menerjemahkan visi tersebut dalam kerja nyata.
Advertisement
“Mutasi ini harus diletakkan dalam konteks pengejawantahan dari visi misi,” kata Anam dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).
Anam menyebut ada dua tantangan utama yang harus dijawab para pejabat baru, baik di Mabes Polri maupun wilayah. Pertama, mendekatkan polisi dengan masyarakat. Kedua, mempercepat penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat.
Menurut dia, kedekatan dengan masyarakat tidak cukup hanya dengan program. Polri perlu membangun budaya baru, salah satunya dengan bersikap lebih low profile.
“Kedekatan dengan masyarakat kalau tidak ada kebudayaan baru, salah satunya adalah low profile. Tidak memungkinkan ada kedekatan polisi dengan masyarakat,” ujarnya.
Tantangan kedua menyangkut kecepatan pelayanan. Pengaduan, laporan, perizinan dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kepolisian harus ditangani secara cepat dan tuntas.
Anam mengatakan Polri sebenarnya sudah memiliki modal berupa sistem digitalisasi pengaduan yang dibangun pada periode sebelumnya. Sistem tersebut tinggal diperkuat dan dikembangkan.
“Harapan masyarakat ketika dia mengadukan kepada kepolisian, melaporkan kepada kepolisian, hasilnya cepat dan tuntas,” katanya.
Pertimbangkan Rekam Jejak
Soal pilihan Kapolri terhadap para pejabat baru, Anam meminta publik menghormati mekanisme yang digunakan. Menurutnya, pemilihan pejabat tentu mempertimbangkan rekam jejak dan kesesuaian dengan visi misi Kapolri.
“Harus kita hormati menjadi orang-orang yang saat ini adalah orang-orang yang terbaik untuk menjalankan visi misi Kapolri ke depan. Tinggal kita tunggu saja,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan satu hal kepada seluruh pejabat baru. Anam menekankan akuntabilitas dan transparansi harus tetap menjadi pegangan.
“Akuntabilitas dan transparansi adalah syarat dari semua itu,” tegas Anam.