Liputan6.com, Ramallah - Hamas dan sekutunya, Jihad Islam, sepakat membentuk koalisi elektoral yang tak terduga dengan seorang mantan pejabat tinggi Fatah yang memiliki hubungan dekat dengan Uni Emirat Arab (UEA), sekutu terdekat Israel di Timur Tengah. Sejumlah pejabat Palestina menyampaikan hal itu kepada Associated Press.
Aliansi tersebut berpotensi menantang dominasi Fatah, partai pimpinan Presiden Mahmoud Abbas, atas Otoritas Palestina yang diakui secara internasional. Namun, peluang itu hanya terbuka jika pemilu nasional pertama Palestina dalam 20 tahun benar-benar digelar, sesuatu yang hingga kini masih diragukan.
Advertisement
Abbas mengatakan pemilu parlemen Palestina akan digelar pada 28 November di Gaza dan Tepi Barat. Namun, ia berulang kali menunda pemilu, termasuk pada 2021 ketika Fatah diperkirakan akan kalah.
Saat Hamas memenangi pemilu terakhir pada 2006, Israel dan negara-negara Barat memboikot pemerintahan yang dibentuk kelompok tersebut. Situasi itu memicu pergolakan selama berbulan-bulan hingga akhirnya Hamas mengambil alih Gaza pada tahun berikutnya.
Wakil Sekretaris Jenderal Jihad Islam Mohammed al-Hindi membenarkan pembentukan aliansi elektoral tersebut dalam wawancara langka dengan Associated Press di Istanbul pada Senin (28/9/2026).
Ia mengatakan aliansi itu akan mendukung "daftar nasional bersama" yang kemungkinan diisi tokoh-tokoh independen, bukan anggota langsung dari kelompok-kelompok yang tergabung di dalamnya.
Koalisi tersebut akan mencakup kelompok yang dipimpin Mohammed Dahlan, mantan kepala keamanan Fatah yang diasingkan pada 2010 setelah berselisih sengit dengan Abbas. Sebelumnya, Dahlan disingkirkan dari Gaza oleh Hamas.
Sejak itu, Dahlan membangun hubungan dekat dengan UEA, tempat ia menjabat sebagai penasihat penguasa negara tersebut.
UEA menjadi penggerak utama Abraham Accords pada 2020. Dahlan sendiri memiliki jaringan luas dengan pejabat Amerika Serikat (AS) dan Israel, sehingga kehadirannya sebagai sekutu Hamas dan Jihad Islam terbilang tidak biasa. Kedua kelompok itu telah berkonflik dengan Israel selama puluhan tahun.
Aliansi tersebut diyakini dilandasi oleh satu kesamaan: kekecewaan terhadap Abbas.
Aliansi Baru Menantang Abbas
Kepemimpinan Abbas atas Otoritas Palestina, yang memiliki kewenangan terbatas di sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel, sangat tidak populer di kalangan warga Palestina. Banyak dari mereka menilai pemerintahannya otoriter, korup, dan tidak efektif.
Abbas yang kini berusia 90 tahun tetap berkuasa meski masa jabatannya berakhir pada 2009. Sementara itu, Hamas masih menguasai sebagian wilayah Gaza, tiga tahun setelah perang brutal dengan Israel dimulai.
Dimitri Diliani, juru bicara Faksi Demokratik Reformis pimpinan Dahlan, tidak secara langsung menyebut adanya aliansi formal. Namun, ia membenarkan bahwa sejumlah faksi sedang menyusun daftar bersama yang berupaya melampaui perbedaan politik di antara mereka.
Menurut Diliani, Otoritas Palestina di bawah Abbas "telah gagal terhadap Gaza dan rakyat Palestina di mana pun."
Ia mengatakan beberapa kelompok Palestina lainnya terlibat pula dalam inisiatif tersebut. Upaya juga sedang dilakukan untuk mengajak "semua faksi lain dan kalangan profesional independen bersatu dalam satu program nasional untuk membangun kembali."
Pada Agustus, Hamas mengatakan Dahlan dan pemimpin Hamas Khalil al-Hayya telah bertemu di Kairo dan membahas cara untuk "mengakhiri monopoli pengambilan keputusan nasional dan merumuskan strategi nasional yang menyeluruh."
Pejabat Hamas dan Fatah tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Upaya Persatuan Palestina Sebelumnya Gagal
Al-Hindi mengatakan keputusan membentuk aliansi tersebut diambil setelah upaya mempertemukan seluruh faksi dalam "dialog untuk mencapai kesepakatan internal mengenai persoalan Palestina secara menyeluruh" tidak membuahkan hasil.
Selama bertahun-tahun, sudah beberapa kali dilakukan upaya untuk membawa Hamas dan Jihad Islam masuk ke Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin Fatah. PLO merupakan badan tertinggi yang mewakili perjuangan Palestina di tingkat internasional.
Namun, seluruh upaya tersebut kandas.
Salah satu hambatan utamanya adalah pengakuan PLO terhadap Israel.
Para pejabat Hamas mengatakan mereka bersedia menerima pembentukan negara Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur — wilayah yang direbut Israel dalam Perang Timur Tengah 1967 — tetapi tidak sampai mengakui Israel. Sementara itu, Jihad Islam mengambil sikap yang lebih keras.
Kedua kelompok tersebut dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat. Negara-negara itu selama bertahun-tahun mendukung demokrasi Palestina, tetapi menolak pemerintahan yang melibatkan Hamas.
Fatah dan Hamas tetap menjadi dua faksi paling populer, meski banyak warga Palestina kecewa terhadap keduanya.
Al-Hindi mengatakan Jihad Islam, yang selama ini tidak ikut serta dalam pemilu yang diselenggarakan Otoritas Palestina, tidak akan langsung mengajukan calon.
Namun, kelompok itu akan "mendukung daftar nasional yang telah disepakati."
Kekerasan Masih Berlangsung di Gaza dan Tepi Barat
Pemilu yang dijadwalkan tersebut berlangsung di tengah situasi yang masih sangat rentan.
Di Tepi Barat, serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina semakin meningkat.
Sementara itu, di Gaza, gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025 telah menghentikan pertempuran paling sengit. Namun, militer Israel telah mengambil alih wilayah yang lebih luas dan masih melancarkan serangan yang, menurut Israel, dilakukan sebagai respons terhadap ancaman.
Lebih dari 74.000 warga Palestina tewas di Gaza sejak perang dimulai, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
Perang bermula setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Dalam serangan itu, militan menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera 251 orang.
Berdasarkan rencana Amerika Serikat untuk menjalankan gencatan senjata, kelompok-kelompok bersenjata Palestina harus menyerahkan senjata mereka, sementara Israel akan menarik pasukannya dari Gaza.
Al-Hindi mengatakan Jihad Islam bersama Hamas telah menyetujui rencana tersebut dan menuding Israel menghambat pelaksanaannya.
"Ketika kewajiban Israel dalam tahap pertama (perjanjian) telah dipenuhi, kami akan beralih membahas tahap kedua, termasuk soal senjata," kata al-Hindi.
Pejabat Jihad Islam Mengaku Terkejut dengan Serangan 7 Oktober
Jihad Islam ikut ambil bagian dalam serangan 7 Oktober dan menahan sandera Israel. Namun, al-Hindi mengatakan kelompoknya tidak terlibat dalam perencanaan serangan dan tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya dari Hamas.
Menurut dia, pada malam sebelum serangan, anggota Jihad Islam menggelar peringatan hari jadi kelompok tersebut dan banyak dari mereka terjaga hingga larut malam.
"Pada pagi harinya, kami terkejut melihat laporan media tentang apa yang terjadi. Namun, sebagai gerakan perlawanan, kami segera ikut dalam konfrontasi tersebut," tuturnya.
Dengan puluhan ribu orang tewas, sebagian besar Gaza hancur, dan mayoritas penduduknya mengungsi, al-Hindi mengakui mulai muncul pertanyaan mengenai dampak serangan tersebut terhadap rakyat Palestina.
Ia mengutip suara-suara yang bertanya, "Apa yang telah ditimpakan perlawanan terhadap rakyat Palestina?"
Namun, al-Hindi tetap bersikeras bahwa serangan 7 Oktober diperlukan untuk mencegah isu Palestina benar-benar tersingkir dari perhatian ketika UEA dan sejumlah negara Arab lain bergerak menormalisasi hubungan dengan Israel.
Ia juga mengakui bahwa Iran, yang selama ini menjadi salah satu sumber utama dukungan bagi kelompok-kelompok bersenjata Palestina, kini disibukkan oleh perang yang masih berlangsung dan blokade ekonomi Amerika Serikat.
Meski demikian, al-Hindi mengatakan Jihad Islam akan tetap melanjutkan perjuangannya, dengan atau tanpa dukungan Iran.
"Selama tidak ada jalan politik untuk menyelesaikan persoalan Palestina dan upaya untuk menghindari isu Palestina di kawasan terus berlangsung, masa depan adalah perlawanan," imbuh al-Hindi.