Liputan6.com, Jakarta - Kebutuhan rekonstruksi dan pemulihan di Gaza menembus angka fantastis, yakni mencapai US$ 71,5 miliar atau sekitar Rp 1,28 kuadriliun (dengan asumsi kurs Rp 17.920 per dolar AS). Nilai tersebut diproyeksikan masih akan terus membengkak seiring berlanjutnya konflik.
Angka tersebut terungkap dalam laporan terbaru United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
Advertisement
"Sistem struktural akibat 59 tahun pendudukan Israel telah secara sistemik menghambat ekonomi Palestina," tulis laporan tersebut, seperti dikutip dari Al Jazeera, Jumat (25/9/2026).
UNCTAD menyebut ekonomi Gaza kini mengalami krisis paling parah dalam sejarah dunia. Melemahkannya produktivitas dan meluasnya kemiskinan telah memaksa masyarakat setempat bergantung penuh pada bantuan kemanusiaan eksternal.
Sejak operasi militer berskala besar meluas pada Oktober 2023, sebanyak 92% unit usaha ekonomi di Gaza tercatat rusak atau hancur total. Dampaknya, tingkat pengangguran melonjak drastis dengan lebih dari 90% penduduk usia kerja di Gaza kini kehilangan pekerjaan.
Di seluruh Wilayah Palestina yang Diduduki, ratusan ribu lapangan kerja lenyap, menghapus pendapatan tenaga kerja kumulatif hingga US$ 2,8 miliar atau setara Rp 50,1 triliun. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Gaza bahkan anjlok 83% dibandingkan 2022, menjadi hanya US$ 212 (Rp 3.798.510) per tahun atau setara US$ 0,58 (Rp 10.392) per hari.
Infrastruktur Fisik Hancur, Sektor Kesehatan Lumpuh
Penilaian terpisah yang dilakukan Bank Dunia, Uni Eropa, dan PBB mencatat kerusakan fisik pada infrastruktur Gaza mencapai US$ 35,2 miliar (Rp 630,6 triliun). Sementara itu, akumulasi kerugian ekonomi dan sosial diperkirakan menyentuh US$ 22,7 miliar (Rp 406,7 triliun) per awal 2026.
Sektor perumahan menyumbang porsi kerusakan terbesar. Di sektor kesehatan, lebih dari separuh rumah sakit dan klinik tidak lagi dapat beroperasi. Selain itu, hanya kurang dari 1,5% lahan pertanian yang masih utuh dan dapat diakses, sehingga membutuhkan suntikan dana serta bantuan teknis internasional secara masif.
Guna mencegah dampak yang lebih buruk, UNCTAD menyerukan agar pendapatan transfer milik Palestina yang ditahan segera dicairkan, stabilitas sistem perbankan dijaga, dan dana bantuan rekonstruksi diselaraskan dengan besarnya kerusakan di lapangan.
Krisis Fiskal Otoritas Palestina dan Risiko Keruntuhan Bank
Laporan itu juga menyoroti aksi penahanan pendapatan kepabeanan Pemerintah Palestina oleh Israel berdasarkan Protokol Paris sejak Mei 2025 hingga pertengahan 2026. Total pemotongan dan penahanan dana sepanjang 2019 hingga Maret 2026 telah menembus US$ 3,67 miliar (Rp 65,7 triliun), atau setara 83% dari total pendapatan bersih Palestina pada 2025.
Kondisi ini memicu defisit anggaran Otoritas Palestina hingga 13% dari PDB pada 2025. Tunggakan pembayaran di sektor kesehatan membengkak jadi US$ 1,1 miliar (Rp 19,7 triliun), yang mengancam keberlangsungan operasional rumah sakit dan pasokan obat-obatan.
Kelangkaan finansial bahkan memaksa sekolah-sekolah di Tepi Barat memangkas kegiatan belajar tatap muka menjadi tiga hari sepekan, sementara total utang publik membengkak ke angka US$ 4,8 miliar (Rp 86 triliun).
"Keruntuhan sistemik bukan lagi kemungkinan teoretis. Sektor perbankan mungkin segera tidak mampu mempertahankan arus perdagangan esensial, termasuk untuk bahan bakar, air, dan obat-obatan," tegas UNCTAD.
Di sisi lain, perluasan permukiman berimbas pada makin terbatasnya akses lahan bagi warga Palestina. Sebanyak 38 komunitas telah dikosongkan sejak 2023, dan jumlah warga yang terpaksa mengungsi pada kuartal pertama 2026 tercatat telah melampaui total pengungsi sepanjang tahun 2025.