Liputan6.com, Teheran - Di tengah kelangkaan bahan bakar yang semakin parah dan tekanan ekonomi yang terus meningkat, pemerintah Iran menyiapkan sejumlah langkah penghematan bagi pegawai pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi krisis.
Pada Sabtu (19/9), pemerintah menetapkan jam kerja di kantor mulai pukul 08.00 hingga 13.00. Ketentuan ini berlaku mulai 23 September hingga akhir tahun kalender Iran, yang jatuh pada akhir Maret 2027. Sisa jam kerja akan dilakukan dari jarak jauh.
Advertisement
Menurut laporan Al Jazeera, setiap instansi juga diwajibkan menetapkan satu hari dalam sepekan bagi pegawai dan pejabatnya untuk pergi bekerja menggunakan transportasi umum. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah menteri mengunggah video yang memperlihatkan mereka naik metro menuju tempat kerja sebagai bagian dari kampanye tersebut.
Layanan metro dan bus rapid transit (BRT) akan digratiskan hingga pertengahan November untuk mendorong masyarakat mengurangi penggunaan mobil pribadi. Kendaraan dinas pemerintah yang sudah tua juga akan diganti dengan kendaraan listrik, berbahan bakar gas, atau hibrida, meski program tersebut diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan.
Kegiatan perkuliahan di universitas diperkirakan kembali berjalan secara bertahap dan belum sepenuhnya dilakukan secara tatap muka. Sejumlah perkuliahan akan dialihkan ke sistem daring.
Instansi yang terkait dengan pemerintah diwajibkan mematikan pemanas dan lampu setelah jam kerja. Sementara itu, sekolah, universitas, fasilitas kesehatan, dan layanan operasional akan mengikuti ketentuan tersendiri yang akan diumumkan kemudian.
Presiden Masoud Pezeshkian pada 12 September menandatangani arahan yang meminta instansi pemerintah memfasilitasi kerja jarak jauh bagi pegawai yang pekerjaannya memungkinkan dilakukan dari rumah. Langkah ini ditujukan untuk menghemat pengeluaran negara untuk bensin, listrik, dan gas alam.
"Kami telah memulai penghematan konsumsi dari pemerintah," kata Pezeshkian pada awal bulan ini.
Pernyataan tersebut menempatkan kebijakan kerja jarak jauh dan langkah penghematan lain di lingkungan pemerintahan sebagai bagian dari upaya hemat energi yang turut diminta pemerintah kepada masyarakat.
Iran yang kaya sumber daya alam bukan kali pertama menghadapi krisis energi. Persoalan tersebut antara lain berakar pada salah kelola dan infrastruktur yang sudah tua. Pemerintah sebelumnya pernah menerapkan langkah-langkah penghematan serupa.
Namun, tekanan tambahan akibat perang dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel kini memaksa pemerintah mencari cara lain untuk mengatasi kekurangan energi.
Pada awal September, pemerintah yang tengah menghadapi kesulitan keuangan kembali menaikkan harga bahan bakar untuk kuota tingkat ketiga. Ini merupakan kenaikan kedua dalam waktu kurang dari setahun.
Akibat kebijakan tersebut, masyarakat harus membayar dua kali lipat untuk penggunaan bensin di atas 110 liter atau 29 galon per bulan. Kendaraan impor dan beberapa kategori mobil lainnya hanya dapat membeli bahan bakar dengan harga pada tingkat tertinggi.
Dalam lima bulan pertama tahun kalender Iran saat ini, yang berakhir pada 22 Agustus, rata-rata produksi bensin mencapai 122 juta liter per hari, sedangkan konsumsi mencapai 132 juta liter per hari. Artinya, Iran mengalami kekurangan pasokan sekitar 10 juta liter per hari.
Pada paruh pertama bulan keenam, selisih antara produksi dan konsumsi masih berada di kisaran yang sama, yakni sekitar 10 juta liter per hari.
Blokade dan Perang Tekan Sektor Energi Iran
Blokade laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan di selatan Iran sejak Juli menghentikan impor bahan bakar yang sebelumnya membantu menutup kekurangan tersebut.
Blokade itu juga menghentikan ekspor minyak Iran menggunakan kapal tanker raksasa yang melintasi Selat Hormuz sehingga berdampak pada pemasukan devisa negara. Minyak mentah yang tersimpan di perairan terbuka di luar garis blokade masih dijual secara bertahap ke China.
Fasilitas minyak dan gas, perusahaan petrokimia, serta depot-depot bahan bakar utama turut dibombardir oleh AS dan Israel sehingga mengganggu produksi dan distribusi.
Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad mengatakan pada awal September bahwa sebagian besar kapasitas produksi kini telah dipulihkan dan prosesnya masih terus berlanjut.
Di tengah inflasi tinggi yang terus menekan kehidupan sebagian besar warga Iran, data yang dirilis Pusat Statistik Iran pekan ini menunjukkan besarnya dampak perang dengan AS terhadap perekonomian negara tersebut.
Data lembaga itu menunjukkan produk domestik bruto (PDB) riil Iran anjlok 10,1 persen secara tahunan antara akhir Maret dan akhir Juni 2026. Pada periode yang sama, sektor ekstraksi minyak dan gas turun 26,4 persen.
Jika sektor minyak diperhitungkan, sektor industri dan pertambangan menyusut 14,7 persen. Sektor konstruksi turun 6,4 persen, jasa secara keseluruhan 4,8 persen, sedangkan sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi merosot 17 persen.
Efisiensi Birokrasi Dipertanyakan
Pemerintah belum mengungkap berapa banyak pekerja yang diperkirakan terdampak kebijakan kerja jarak jauh tersebut. Belum ada penjelasan pula mengenai dampaknya terhadap efisiensi kerja.
Namun, setelah puluhan tahun diwarnai salah kelola, korupsi, dan inefisiensi di berbagai lembaga yang terkait dengan pemerintah, sebagian warga Iran menilai kebijakan tersebut justru menyoroti persoalan yang lebih besar, yakni ketidakefisienan birokrasi negara.
"Pendapat saya yang mungkin tidak populer adalah jika 85-90 persen pegawai sektor pemerintah diberhentikan dan 70 persen kementerian ditutup, sama sekali tidak akan ada masalah di negara ini," tulis seorang pengguna bernama Mohsen di X.
Zabihollah Salmani, wakil kepala Organisasi Administrasi dan Kepegawaian Iran, mengatakan dalam konferensi pers pada Agustus bahwa lebih dari 2,43 juta orang tercatat dalam sistem penggajian pemerintah.
Jika pegawai dewan, pemadam kebakaran, jaminan sosial, dan organisasi nonpemerintah ikut dihitung, jumlahnya mencapai lebih dari empat juta orang.
Rata-rata gaji bulanan pegawai pemerintah pada akhir tahun kalender Iran sebelumnya, yakni akhir Maret 2026, sekitar 240 juta rial atau US$ 104 berdasarkan nilai tukar saat ini.
Ketika ditanya wartawan berapa banyak dari pegawai tersebut yang bisa dikeluarkan dari daftar gaji tanpa mengganggu hasil kerja, Salmani mengatakan, "Kami belum memiliki angka tersebut."
Ia menambahkan, setiap instansi telah diminta menyerahkan data mengenai hal itu.
Berdasarkan data resmi, sekitar 1.075.000 orang tercatat dalam daftar gaji Kementerian Pendidikan, termasuk guru dan tenaga yang masih menjalani pelatihan. Sementara itu, sekitar 600.000 pegawai bekerja di bawah kementerian kesehatan dan jaringan lembaga yang berafiliasi dengannya.
Amir-Hossein, seorang pemuda yang bekerja di pusat penelitian yang terkait dengan Universitas Teheran dan didanai pemerintah, mengatakan bahwa sejak awal bulan ini ia mendapat jatah bekerja dari rumah selama dua hari dalam sepekan.
Sebelumnya, jam kerja ditetapkan mulai pukul 07.00 hingga 13.00. Namun, sesuai kebijakan pemerintah, mulai Rabu jam kerja akan berubah menjadi pukul 08.00 hingga 13.00.
Amir-Hossein mengatakan pekerjaannya dapat dilakukan menggunakan laptop, meski sesekali ia perlu berkoordinasi melalui telepon atau melakukan perjalanan singkat ke pusat penelitian lain. Secara keseluruhan, menurut dia, pola kerja jarak jauh memberikan manfaat.
"Kadang-kadang saya bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dibandingkan saat berada di kantor," katanya kepada Al Jazeera.
Ia meminta nama lengkapnya tidak disebutkan karena alasan keamanan.
Amir-Hossein biasanya menggunakan layanan transportasi daring untuk pergi dan pulang kerja. Karena itu, bekerja dari rumah membantunya menghemat pengeluaran.
Seorang ekonom yang berbasis di Iran dan berbicara kepada Al Jazeera tanpa disebutkan namanya mengatakan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah pada dasarnya hanya mampu meredam krisis, bukan menjadi solusi jangka panjang atas persoalan tersebut.