Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi anggaran negara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp 134,2 triliun hingga Agustus 2026. Suahasil menegaskan, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini makin tepat sasaran.
Penyerapan dana MBG terus menunjukkan tren peningkatan setiap bulan sejak Januari 2026. Per Agustus 2026, jumlah penerima program tercatat mencapai 57 juta orang.
Advertisement
"Rp 134,2 triliun disalurkan selama delapan bulan pelaksanaan APBN 2026. Track record realisasi anggaran bisa dilihat dari Januari sampai Agustus, dan kami melihat program MBG saat ini semakin tepat sasaran, didukung oleh reformasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang secara gencar diumumkan belakangan ini," jelas Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).
Pernyataan tersebut berdasar pada sejumlah langkah pembenahan di internal BGN, mulai dari perombakan susunan kepemimpinan hingga pengetatan kriteria penerima manfaat.
Jumlah penerima MBG sendiri bergerak dinamis selama delapan bulan terakhir. Pada Januari 2026, tercatat ada 52,4 juta penerima, kemudian melonjak hingga 63,3 juta pada Juni 2026, sebelum akhirnya terkoreksi menjadi 57 juta penerima di Agustus 2026.
"Kementerian Keuangan sangat mendukung reformasi BGN. Kepala BGN berkoordinasi sangat erat dengan kami karena ketika melakukan reform, ada hal-hal yang perlu disetel ulang," tambah Suahasil.
Langkah Reformasi BGN
Suahasil membeberkan sejumlah poin penting dalam reformasi BGN, di antaranya:
- Kewajiban Kepemilikan SLHS: Seluruh dapur penyedia wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
- Penutupan Fasilitas Non-Standar: Penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi kualifikasi.
- Prioritas Wilayah 3T: Penataan ulang MBG dan SPPG di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dengan fokus penerima pada balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta santri.
- Centralisasi Data Penerima: Penentuan penerima manfaat kini ditetapkan langsung oleh BGN, tidak lagi menyerahkannya kepada masing-masing SPPG.
"Target oleh BGN juga direformasi; penentuan penerima manfaat kini dilakukan langsung oleh BGN agar lebih optimal. Kami menyambut baik langkah ini agar uang rakyat yang digunakan betul-betul tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan," tegasnya.
Ultimatum BGN: 1.200 Dapur MBG Disetop
Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa dapur penyedia MBG wajib memenuhi standar higiene dan sanitasi secara mutlak. Saat ini, sekitar 1.200 dapur yang belum memiliki SLHS telah disetop sementara dan terancam ditutup permanen jika tidak segera melakukan perbaikan.
"Kami sudah menutup semua dapur yang tidak memiliki SLHS. Ada sekitar 1.200 dapur tambahan yang disetop karena masalah tersebut," kata Sudaryono usai Rapat Dengar Pendapat bersama BPOM dan Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9/2026).
Kebijakan tegas ini juga berlaku bagi pengelola dapur yang belum mendaftar, tidak lolos sertifikasi, maupun masih dalam proses pengurusan.
"Tidak daftar, sudah daftar tapi tidak lolos, atau masih dalam proses, semuanya kami suspend sampai standar SLHS terpenuhi," lanjutnya.
Sudaryono menjelaskan bahwa SLHS baru merupakan persyaratan dasar untuk menjamin keamanan pangan. Selanjutnya, pengelola dapur masih harus memenuhi standar kompetensi petugas hingga pengelolaan rantai pasok.
"SLHS itu baru syarat awal. Masih ada standar BPOM, pelatihan HACCP untuk personel berwenang, serta tata kelola flow penyediaan makanan," tuturnya.
Hingga saat ini, BGN terus melakukan verifikasi lapangan. Dari hasil pemeriksaan, sekitar 13.000 hingga 14.000 dapur dinyatakan telah memenuhi standar, sementara sisanya masih dalam tahap audit.