Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pihaknya akan membenahi data penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk mencoret sekitar 1.653 sekolah elite dari daftar penerima.
"Sudah ada sekitar 1.600 sekolah elit dan sekolah-sekolah elit ini kita akan keluarkan dari daftar penerima MBG, termasuk data dobel penerima MBG dan lain sebagainya kita bereskan," ujar Sudaryono saat menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2026–2031 di Aula Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, Rabu (16/9/2026).
Advertisement
Sudaryono mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ia menyebut pembenahan tata kelola menjadi pekerjaan rumah BGN agar pelaksanaan MBG berjalan bersih dan transparan.
Selain membenahi data penerima, BGN akan memprioritaskan pembangunan dapur MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan angka stunting tinggi.
"Saya sudah janji juga dengan Pak Gubernur, angka stunting yang tinggi di NTT ini menjadi prioritas. Daerah 3T dan daerah stunting tinggi menjadi prioritas untuk kemudian dibangun dapur-dapur baru," ujarnya.
"Dimulai bulan September ini kita sudah mulai membuka baru, untuk aktivasi dapur-dapur baru di daerah 3T serta daerah yang angka stuntingnya tinggi," tambah Sudaryono.
Menurut Sudaryono, langkah tersebut diperlukan agar manfaat MBG dapat menjangkau anak-anak di wilayah yang paling membutuhkan, sekaligus mendukung upaya penurunan stunting dan memperluas akses terhadap makanan bergizi.
BGN juga akan mengevaluasi sekitar 27 ribu dapur MBG yang telah beroperasi di Indonesia. Sudaryono menyebut distribusi dapur tersebut masih belum merata karena sebagian besar berada di Pulau Jawa dan Sumatra.
"Hampir 60 persen dapur yang buka sekarang ini ada di Jawa dan Sumatera. Namun distribusinya belum merata," ujarnya.
BGN akan mendorong percepatan pembangunan dapur MBG di Indonesia bagian timur, termasuk NTT. Selain menambah jumlah dapur, BGN juga akan membenahi tata kelola dapur yang telah beroperasi untuk menekan risiko makanan rusak dan menjaga standar keamanan pangan.
Sebagai Ketua Umum HKTI, Sudaryono menegaskan pembangunan dapur MBG perlu berjalan beriringan dengan penguatan pertanian lokal. Dengan demikian, kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut dapat dipasok langsung dari petani di NTT.
"Dengan begitu, kebutuhan bahan pangan untuk MBG bisa disuplai langsung dari petani NTT," tandasnya.
Sudaryono Soroti Irigasi Pertanian Pascagempa NTT
Selain persoalan MBG, Sudaryono mengatakan perbaikan irigasi pertanian menjadi salah satu pekerjaan besar di NTT setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7.
"Paling yang menjadi PR menurut saya kira di NTT ini adalah irigasi di daerah-daerah yang terdampak gempa kemarin," ujarnya.
Ia memastikan pemerintah pusat akan memprioritaskan perbaikan irigasi di NTT. Sudaryono juga meminta Pemerintah Provinsi NTT segera mengajukan usulan perbaikan kepada Kementerian Pertanian (Kementan).
"Saya kira nanti pasti ada pengajuan dari Pak Gubernur ke Pak Menteri Kementan dan ini menjadi prioritas kita," tegasnya.
Sudaryono optimistis anggaran negara dapat mendukung pembangunan, termasuk di sektor pertanian.
"Saya kira nggak ada masalah. Saya kira negara kita punya anggarannya banyak dan kita bisa bangun bangsa ini dengan benar. Selama ini anggaran negara ini besar, tetapi kemudian kececer ke mana-mana, oleh Presiden ini sekarang kita tepat sasaran," jelas Sudaryono.
Ia juga mengeklaim persoalan pupuk dan bibit di sektor pertanian NTT sudah tidak menjadi kendala. Menurutnya, distribusi pupuk dan bibit kini telah dilakukan langsung kepada petani.
"Saya kira kalau soal pupuk-bibit sudah gak ada masalah. Pupuk sudah langsung ke petani volumenya juga sudah naik dan harga subsidinya sudah diturunkan," pungkasnya.