Liputan6.com, Jakarta - Istana menepis kabar pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan berkaitan dengan langkahnya merombak jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyebut pergantian tersebut merupakan hal biasa dalam pemerintahan dan menjadi hak prerogatif Presiden.
Advertisement
“Oh itu pengakuan Pak Purbaya ya? Tapi sebetulnya enggak. Tidak ada yang istimewa. Kan itu juga prerogatif Presiden,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Menurut Bambang, pergantian menteri maupun wakil menteri dapat dilakukan kapan saja. Ia menegaskan, reshuffle merupakan kewenangan Presiden.
“Menteri, wakil menteri siap diganti. Namanya reshuffle kan bisa saja kapan dicopot, kemudian ada yang diangkat yang baru,” katanya.
Saat ditanya apakah terdapat masalah internal di Kemenkeu, Bambang mengaku tidak mengetahui kondisi internal tersebut. Namun, dari perspektif Istana, pergantian pejabat merupakan hal yang lumrah.
“Saya kalau internalnya kita tidak tahu kalau internal seperti apa. Cuman dari perspektif kita, dari Istana, sebetulnya pergantian itu adalah sesuatu yang lumrah saja sebetulnya. Bisa kapan saja,” ucapnya.
Bambang juga menepis anggapan bahwa penunjukan Suahasil sebagai pengganti Purbaya didasarkan pada penilaian yang membandingkannya dengan Sri Mulyani.
“Enggak, nggak ada itu penilaian. Kita enggak ada penilaian seperti siapa. Pak Suahasil dia punya karakter sendiri,” katanya.
Alasan Reshuffle Versi Purbaya
Purbaya blak-blakan soal adanya keterkaitan antara pencopotan dirinya dengan rotasi besar-besaran 350 pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Purbaya membenarkan sebagian perombakan tersebut memang berkaitan dengan keputusan yang diambil mendekati masa pergantian Menteri Keuangan.
"Sebagian ada," ujar Purbaya singkat usai acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (15/9/2026).
Sayangnya, Purbaya enggan merinci sejauh mana keterkaitan antara pencopotan dirinya dan bongkar-pasang ratusan pejabat pajak tersebut. Ia hanya menegaskan sebagian keputusan penataan ulang jabatan itu sepenuhnya wewenang kepala negara.
"Sebagian lainnya apa? Itu kan hak prerogatif Presiden, kita ikutin saja," tuturnya.
Purbaya menambahkan, semua kebijakan Kementerian Keuangan selama ia memimpin pada dasarnya selalu tegak lurus dengan arahan Presiden. Oleh sebab itu, ia memilih legawa menerima keputusan pergantian tersebut tanpa perlu mempermasalahkan alasannya.
"Ada kan kebijakan kita yang ikutin semua kebijakan Presiden. Dan aman lah itu," tegas Purbaya.
Purbaya bercerita sempat berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat sebelum bertolak ke luar negeri. Namun, ia menegaskan pertemuan tersebut sama sekali tak menyinggung soal posisi menteri keuangan.
"Ada diskusi, tapi masalah lain yang didiskusikan," tutur Purbaya.