Liputan6.com, New Delhi - Para pemimpin BRICS menyerukan peningkatan upaya untuk mencegah dan menyelesaikan konflik secara damai di tengah perang yang berlangsung di Iran dan Ukraina. Mereka juga menentang segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza.
Dikutip dari Anadolu, Minggu (13/9/2026), seruan tersebut tertuang dalam New Delhi Declaration yang disepakati secara bulat pada hari pertama KTT BRICS selama dua hari di ibu kota India, Sabtu.
Advertisement
Dalam deklarasi tersebut, para pemimpin BRICS menyatakan keprihatinan mendalam atas kekerasan yang masih berlangsung di Gaza meski kesepakatan gencatan senjata telah dicapai pada Oktober 2025.
Mereka menyerukan penghentian segala kebijakan yang bertujuan memindahkan warga Palestina secara paksa dari Jalur Gaza.
Deklarasi itu juga menyatakan keprihatinan terhadap berbagai pengaturan yang dapat mengabaikan hak-hak warga Palestina yang tidak dapat dicabut, sekaligus melegitimasi atau memperpanjang pendudukan.
“Kami menegaskan kembali bahwa solusi yang adil dan langgeng terhadap konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai melalui cara-cara damai dan bergantung pada pemenuhan hak-hak sah rakyat Palestina, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk kembali,” demikian isi deklarasi tersebut.
BRICS juga menolak segala tindakan sepihak yang bertujuan mengubah status hukum dan historis Yerusalem yang diduduki.
“Kami menyerukan penghormatan penuh terhadap kesucian seluruh situs keagamaan dan tempat-tempat suci di kota tersebut serta hak semua orang untuk mengakses dan menjalankan ibadah keagamaan mereka tanpa hambatan,” kata deklarasi itu.
Para pemimpin BRICS turut mengecam serangan terhadap fasilitas dan personel Pasukan Interim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL). Mereka menegaskan bahwa serangan semacam itu merupakan pelanggaran hukum internasional.
Dorong Pencegahan Konflik
Di tengah konteks global yang ditandai polarisasi dan ketidakpercayaan, negara-negara BRICS menyerukan agar komunitas internasional menghadapi berbagai tantangan dan ancaman keamanan melalui langkah-langkah politik dan diplomatik untuk menurunkan potensi konflik.
Blok tersebut juga menekankan pentingnya upaya pencegahan konflik, termasuk dengan menangani akar penyebabnya.
“Kami mendorong peran aktif organisasi-organisasi regional dalam pencegahan dan penyelesaian konflik serta mendukung seluruh upaya yang berkontribusi terhadap penyelesaian krisis secara damai,” kata deklarasi tersebut.
Para pemimpin BRICS juga mengungkapkan kekhawatiran atas meningkatnya risiko konflik nuklir. Mereka menyerukan perlucutan senjata, pengendalian senjata, serta nonproliferasi.
Deklarasi itu menyatakan keprihatinan serius atas serangan yang disengaja terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas nuklir untuk tujuan damai.
“Pengamanan, keselamatan, dan keamanan nuklir harus selalu dijunjung tinggi, termasuk dalam konflik bersenjata, untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari bahaya,” bunyi deklarasi tersebut.
BRICS Kecam Kebijakan Perdagangan Sepihak
Selain konflik geopolitik, para pemimpin BRICS juga menyoroti kondisi sistem perdagangan multilateral yang disebut telah lama berada di persimpangan.
Mereka mengkritik semakin banyaknya tindakan pembatasan perdagangan yang tidak sejalan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), baik berupa kenaikan tarif maupun penerapan berbagai langkah non-tarif secara tidak pandang bulu.
“Kami menyampaikan keprihatinan serius atas meningkatnya tarif sepihak dan langkah-langkah non-tarif yang mendistorsi perdagangan dan tidak sejalan dengan aturan WTO,” kata deklarasi tersebut.
BRICS juga mengecam penerapan langkah-langkah koersif sepihak yang dinilai bertentangan dengan hukum internasional.
Menurut deklarasi itu, langkah-langkah tersebut, termasuk sanksi ekonomi sepihak dan sanksi sekunder, memiliki dampak negatif yang luas terhadap hak asasi manusia.
Dampaknya mencakup hak atas pembangunan, kesehatan, dan ketahanan pangan masyarakat secara umum di negara-negara yang menjadi sasaran. Kebijakan tersebut juga dinilai memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Selain itu, BRICS menyebut langkah-langkah tersebut dapat memperlebar kesenjangan digital dan memperburuk tantangan lingkungan.