Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta pengusaha tidak ragu melaporkan aksi premanisme, pungutan liar (pungli), maupun tindak kejahatan lain yang masih terjadi di kawasan industri. Ia memastikan kepolisian akan menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan.
Hal itu disampaikan Listyo saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di kawasan MM2100, Bekasi, Jumat (11/9/2026).
Advertisement
Menurut Listyo, kondisi keamanan di kawasan industri merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga keberlangsungan investasi. Gangguan keamanan, kata dia, dapat membuat investor mempertimbangkan kembali rencana menanamkan modal di Indonesia.
“Salah satunya adalah bagaimana kemudian permasalahan-permasalahan industrial bisa diselesaikan dengan baik, dan kemudian bagaimana agar suasana di kawasan industri itu harus betul-betul terjaga,” kata Listyo.
Karena itu, ia meminta perusahaan segera melaporkan apabila masih menemukan praktik premanisme, pungli, atau bentuk kejahatan lain yang dapat mengganggu kegiatan usaha.
“Oleh karena itu tentunya bagi pengusaha, bagi perusahaan yang mungkin masih ada aksi-aksi yang terkait dengan premanisme, terkait dengan masalah pungli dan sebagainya, dan mungkin juga kejahatan-kejahatan lain, silakan untuk dilaporkan dan kepolisian tentu akan segera menindaklanjuti,” ujarnya.
Bereskan Juga Hubungan Industri
Listyo menegaskan penanganan gangguan keamanan perlu berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan hubungan industrial. Perbedaan kepentingan antara buruh dan pengusaha, menurut dia, tetap harus diselesaikan melalui dialog.
Ia juga mengingatkan agar perjuangan buruh dilakukan secara tertib. Listyo menilai aksi turun ke jalan merupakan bagian dari perjuangan pekerja, tetapi tetap harus disertai dengan menjaga ketertiban.
“Yang penting tertib! Yang penting tertib,” tegasnya.
Listyo berharap hubungan yang baik antara buruh, pengusaha, pemerintah, dan kepolisian dapat menjaga keberlangsungan perusahaan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pekerja.