Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak menutup mata terhadap keluhan masyarakat mengenai ketidaksesuaian data desil. Pemerintah akan menguji data Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum menjadikannya sebagai dasar kebijakan.
Purbaya mengatakan, pemerintah akan mengambil sampel dari ratusan data dan membandingkannya dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Jika hasil pengujian menunjukkan banyak ketidaksesuaian, pemerintah akan meminta BPS melakukan perbaikan.
Advertisement
“Ini kan belum final. Setelah final baru kita tes nanti. Saya akan tes sampel-sampel saja berapa ratus, pas apa tidak,” kata Purbaya di Kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).
Ia menegaskan pemerintah tidak akan mengabaikan keluhan masyarakat terkait data desil. Menurutnya, ketidaksesuaian data dapat memengaruhi ketepatan sasaran kebijakan pemerintah.
“Kita nggak akan tutup mata terhadap komplain dari masyarakat. Apalagi katanya anak saya di 7, yang itu ternyata 10,” ujar Purbaya.
Kembali Pakai Data Lama
Purbaya juga membuka kemungkinan pemerintah kembali menggunakan data lama apabila data baru belum cukup akurat. Perbaikan data akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat.
“Kalau memang belum rapi, kita pakai data yang lama. Terus kita rapikan lagi. Kalau memang perlu anggaran, kita keluarkan anggaran,” kata Purbaya.
Terkait anggaran, Purbaya mengatakan dirinya belum menerima pengajuan tambahan dari BPS untuk pemutakhiran data desil. Ia menilai anggaran yang telah diberikan sebelumnya seharusnya masih mencukupi, mengingat pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp 7 triliun untuk kegiatan sensus dan pemutakhiran data.