Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan jika pemerintah mempersiapkan penyediaan rekening warga demi memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Penyediaan rekening warga akan dilakukan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI).
Airlangga menuturkan, pemerintah terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Advertisement
Penguatan akses tersebut juga didorong untuk mendukung pemanfaatan layanan keuangan digital yang semakin terintegrasi dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada warga negara atau masyarakat Indonesia,” ujar Airlangga Hartarto, seperti dikutip Selasa (8/9/2026).
Dalam pelaksanaannya, data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Pemanfaatan integrasi data tersebut diharapkan dapat mendukung penyediaan layanan keuangan yang lebih tepat dan terjangkau bagi masyarakat.
Pemerintah juga akan memperkuat penggunaan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Integrasi rekening dengan sistem pembayaran digital tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi sekaligus meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin. Lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” ungkap Menko Airlangga.
Capaian Inklusi Keuangan
Menko Airlangga menjelaskan bahwa capaian inklusi dan literasi keuangan Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Survei atau sensus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tingkat inklusi keuangan mencapai 93,62%. Kemudian literasi keuangan sebesar 63,57%.
Itu sebabnya, pemerintah akan terus mendorong peningkatan kedua indikator tersebut agar semakin banyak masyarakat yang memiliki akses sekaligus pemahaman dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal.
Penguatan inklusi keuangan juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program Pemerintah agar manfaatnya dapat diterima masyarakat secara lebih luas. Dengan kepemilikan rekening yang semakin merata, berbagai program yang ditujukan kepada masyarakat nantinya dapat disalurkan secara lebih efektif melalui rekening yang telah disiapkan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah untuk terus memperluas akses dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan.
Peningkatan inklusi dan literasi keuangan secara berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan sekaligus mendukung aktivitas perekonomian nasional.
Pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan sinergi antarotoritas serta lembaga terkait untuk memastikan perluasan akses rekening, integrasi data, dan penguatan sistem pembayaran dapat berjalan secara efektif. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan ekosistem keuangan yang semakin inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.