Liputan6.com, Jakarta - Persoalan pedagang di kawasan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, telah berlangsung selama puluhan tahun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memilih menata kawasan tersebut dengan merelokasi para pedagang, bukan sekadar menggusurnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan aktivitas pedagang di kawasan tersebut sudah berlangsung sejak awal 1970-an. Karena itu, pembenahan kawasan Kramat Jati tidak bisa dilakukan dengan cara yang sederhana.
Advertisement
“Pembenahan ini terus terang tidak gampang karena ini sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, sejak awal tahun ’70-an,” kata Pramono saat meninjau penataan Pasar Ikan Kramat Jati, Selasa (1/9/2026).
Menurut Pramono, penataan harus tetap memberi kesempatan kepada pedagang untuk mencari nafkah, sekaligus mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik. Karena itu, ia meminta agar pendekatan yang digunakan tidak berhenti pada penggusuran dan pemindahan.
“Menurut saya hal yang prinsip adalah kalau selama ini pendekatannya adalah melakukan penggusuran, memindahkan digusur, saya meminta alternatif yang lebih humanis,” jelasnya.
Kapasitas Belum Mencukupi
Dalam rencana penataan tersebut, terdapat sekitar 614 hingga 640 pedagang yang akan ditempatkan di sejumlah lokasi.
Sebanyak 331 pedagang disiapkan menempati Pasar Kramat Jati Sektor 7. Kemudian 193 pedagang ikan akan ditempatkan di Lokbin Kramat Jati, 45 pedagang kue di Lokbin Cililitan, dan 45 pedagang lainnya di pasar yang dikelola Pasar Jaya.
Persoalan muncul karena kapasitas lokasi yang tersedia belum mencukupi. Dari kebutuhan untuk sekitar 614 pedagang, Lokbin yang ada saat ini hanya memiliki 143 tempat. Dari jumlah tersebut, sekitar 120 tempat dinilai layak digunakan.
Artinya, masih ada sekitar 471 pedagang yang membutuhkan lokasi untuk berjualan.
Pramono mengatakan Pemprov DKI telah menyiapkan alternatif lokasi yang masih berada tidak jauh dari kawasan Kramat Jati. Ia meminta persiapan tempat tersebut segera dilakukan untuk mengatasi kekurangan lokasi.
“Kalau itu bisa dilakukan, maka persoalan kekurangan lokasi bagi para pedagang itu segera terselesaikan,” kata Pramono.
Persiapan lokasi alternatif tersebut ditargetkan selesai dalam waktu tiga minggu. Pramono menegaskan ketersediaan tempat berjualan yang layak menjadi bagian penting dalam proses penataan.
Dengan skema tersebut, Pemprov DKI berharap pembenahan kawasan Kramat Jati tetap berjalan tanpa menghilangkan sumber penghasilan para pedagang yang telah beraktivitas di kawasan itu selama puluhan tahun.