Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menjadikan peringatan HUT ke-81 DPR RI sebagai momentum untuk mengevaluasi kembali kedekatan parlemen dengan masyarakat.
Menurut Puan, keberhasilan DPR tidak cukup diukur dari banyaknya pekerjaan yang diselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana hasil kerja tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.
Advertisement
Pesan itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka penyampaian laporan kinerja DPR Tahun Sidang 2025–2026 dan HUT ke-81 DPR RI, Selasa (1/9/2026).
“81 tahun DPR RI bukanlah tentang sudah seberapa jauh DPR RI berjalan, tetapi tentang sudah seberapa dekat perjalanan kita dengan rakyat,” kata Puan.
Puan mengatakan DPR harus memastikan kedaulatan rakyat tidak berhenti pada hak untuk memilih dalam pemilu. Aspirasi masyarakat, perlindungan hak, dan peningkatan kesejahteraan juga harus tercermin dalam kerja parlemen.
Karena itu, Puan mengakui masih ada ruang bagi DPR untuk berbenah dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi parlemen.
“DPR RI juga menyadari bahwa masih terdapat banyak ruang untuk berbenah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta diplomasi parlemen,” ujarnya.
Puan juga meminta agar kritik dari masyarakat tidak dipandang sebagai tanda renggangnya hubungan dengan DPR. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam hubungan demokratis.
“Kritik tidak semestinya dipandang sebagai jarak antara rakyat dan DPR, melainkan sebagai bagian dari hubungan demokratis yang menjaga DPR RI tetap dekat dengan aspirasi dan kenyataan hidup rakyat,” kata Puan.
Data Pengaduan ke DPR
Sepanjang Tahun Sidang 2025–2026, DPR menerima 9.205 pengaduan masyarakat. Sebanyak 7.055 pengaduan disampaikan melalui surat, 2.011 melalui situs web DPR, dan 139 melalui alat kelengkapan dewan.
Menurut Puan, seluruh aspirasi tersebut telah diteruskan kepada alat kelengkapan dewan untuk ditindaklanjuti, antara lain melalui rekomendasi kepada pemerintah.
Puan menegaskan kritik dan masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja DPR.
“Kami, DPR RI, akan menjadikan setiap kritik dan masukan sebagai pendorong untuk memperbaiki diri dan bertransformasi secara lebih baik dalam memenuhi harapan rakyat,” ujarnya.
Menurut Puan, kedekatan dengan masyarakat pada akhirnya harus dibuktikan melalui kerja, bukan sekadar pernyataan.
Kepercayaan publik juga bergantung pada konsistensi antara aspirasi yang didengar, kebijakan yang diambil, dan manfaat yang dirasakan.
“DPR RI memahami bahwa kepercayaan rakyat tidak tumbuh hanya dari apa yang disampaikan melalui kata-kata, tetapi terutama dari konsistensi antara aspirasi yang didengar; kebijakan yang diambil; dan manfaat yang dapat dirasakan oleh rakyat,” tandasnya.