Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan subsidi listrik sebesar Rp 117,84 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Nilai tersebut meningkat dibandingkan anggaran subsidi listrik dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 100,83 triliun.
Usulan tersebut disampaikan Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Advertisement
“Kami juga melaporkan kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi XII bahwa usulan subsidi listrik pada RAPBN 2027 sebesar Rp117,84 triliun,” ujar Bahlil dikutip dari Antara, Selasa (1/9/2026).
Bahlil menjelaskan, besaran subsidi listrik tersebut disusun berdasarkan sejumlah asumsi makroekonomi dalam RAPBN 2027.
Salah satunya adalah harga patokan minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang diasumsikan sebesar US$ 75 per barel. Angka ini lebih tinggi dibandingkan asumsi ICP dalam APBN 2026 sebesar US$ 70 per barel.
Selain itu, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp 17.500 per dolar AS, meningkat dari asumsi sebelumnya Rp 16.500 per dolar AS. Sementara itu, inflasi diasumsikan sebesar 2,5%.
Menurut Bahlil, perubahan harga minyak mentah dan nilai tukar dapat memengaruhi kebutuhan subsidi listrik.
“Jadi, kalau harganya naik, asumsi naiknya menjadi 80 dolar AS per barel ICP, maka ada kemungkinan penambahan subsidi. Termasuk nilai tukar. Ya, berdoa saja mudah-mudahan nilai tukar tidak terlalu banyak terkoreksi,” ujar Bahlil lagi.
Solar dan Minyak Tanah Bersubsidi Juga Diusulkan Naik
Berdasarkan paparan Bahlil, realisasi subsidi listrik yang telah dibayarkan hingga Juni 2026 mencapai Rp 46,36 triliun.
Sementara itu, tagihan subsidi listrik untuk Juli 2026 tercatat sebesar Rp 8,12 triliun. Adapun koreksi triwulan I 2026 sebesar Rp 1,21 triliun masih dalam proses verifikasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Selain subsidi listrik, pemerintah juga mengusulkan perubahan volume sejumlah BBM dan energi bersubsidi dalam RAPBN 2027.
Volume solar bersubsidi diusulkan naik dari 18,64 juta kiloliter (kl) pada APBN 2026 menjadi 19 juta kl pada 2027.
Sementara itu, volume minyak tanah bersubsidi diusulkan meningkat dari 0,53 juta kl menjadi 0,561 juta kl.
“Seperti kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini tidak semuanya memakai LPG. Masih di wilayah timur itu masih pakai minyak tanah. Di Maluku, di Papua, di beberapa wilayah Sulawesi, itu masih pakai minyak tanah. Jadi kalau volume minyak tanah ini kita naikkan, memang ada argumentasi-argumentasi keadilannya,” kata Bahlil.
Untuk LPG 3 kilogram, pemerintah tidak mengusulkan tambahan kuota. Volumenya tetap sebesar 8 juta metrik ton. Sementara subsidi minyak solar tetap dipertahankan sebesar Rp 1.000 per liter.
“Berdasarkan realisasi sampai dengan Juli 2026, diusulkan volume LPG 3 kg dalam RAPBN tahun 2027 sebesar 8 juta metrik ton,” ujar Bahlil lagi.