Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026–2029 tidak kehilangan kompas utama dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil publik, yakni mengutamakan kepentingan rakyat di tengah tantangan ekosistem penyiaran yang semakin kompleks.
Pesan itu disampaikan Meutya usai mengambil sumpah jabatan dan mengukuhkan sembilan anggota KPI Pusat periode 2026–2029 di Media Center Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Rabu (26/8/2026).
Advertisement
Menurut Meutya, perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi media membuat tugas KPI semakin berat. Karena itu, menjaga kualitas penyiaran juga berarti menjaga kualitas demokrasi.
"Keberagaman isi siaran harus jadi pondasi utama, selaras dengan semangat bangsa ini yang memang Bhinneka Tunggal Ika," kata Meutya.
Ia mengingatkan KPI agar tetap menjalankan amanat Undang-Undang Penyiaran, khususnya dalam menjaga keberagaman konten dan kepemilikan media. Wajah masyarakat Indonesia yang majemuk, kata dia, harus tercermin dalam isi siaran.
Selain itu, Meutya meminta KPI mengedepankan pembinaan terhadap lembaga penyiaran, bukan hanya pendekatan sanksi.
"KPI juga harus melakukan pembinaan pada ekosistem penyiaran agar hadir ke tengah masyarakat secara sehat dan berkualitas," ujarnya.
Titip Tiga Prioritas
Meutya menitipkan tiga prioritas kepada anggota KPI yang akan bertugas selama tiga tahun ke depan, yakni memperkuat standar kualitas penyiaran, meningkatkan pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, serta memperluas partisipasi publik.
Ia menegaskan pemerintah siap bekerja sama dengan KPI untuk memperbaiki kualitas penyiaran nasional.
"Kehadiran jajaran pimpinan Kemkomdigi saat ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk bersama KPI membenahi kualitas siaran di tanah air," kata Meutya.
KPI Janji Perkuat Siaran Berkualitas
788Sementara itu, Ketua KPI Pusat Muhammad Hasrul Hasan menegaskan komitmennya menjadikan KPI sebagai lembaga yang sejalan dengan Asta Cita Presiden, terutama dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Hasrul mengatakan KPI akan terus mendorong lembaga penyiaran menjadi rujukan masyarakat dalam memperoleh informasi, hiburan, sekaligus media pendidikan.
"Karena itu, kualitas isi siaran harus terus diperbaiki agar semakin sehat, berkualitas, mencerdaskan, dan berpihak pada kepentingan publik," ujarnya.
Ia juga menilai pembenahan ekosistem penyiaran tidak bisa dilakukan KPI sendiri. Karena itu, KPI akan membangun sinergi dengan pemerintah, pelaku industri penyiaran, dan masyarakat.
"KPI akan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan penyiaran, termasuk juga masyarakat, agar mimpi menghadirkan ekosistem penyiaran yang berkualitas dan mendukung demokrasi yang sehat dapat terwujud," pungkas Hasrul.