Liputan6.com, Jakarta - Ketika sebagian warga Pati tengah mempersiapkan aksi penyampaian aspirasi di Gedung DPR pada Rabu (27/8/2026), pendekatan berbeda dilakukan Kapolresta Pati Kombes Pol Sigit.
Alih-alih membangun komunikasi dalam suasana formal, Sigit yang baru dua bulan menjabat sebagai Kapolresta Pati memilih mendatangi warga saat Subuh. Dia menyapa jemaah, duduk bersama tokoh agama dan masyarakat, berdialog hingga makan bersama di sejumlah masjid.
Advertisement
Safari Subuh itu dilakukan beruntun di sejumlah wilayah Pati. Pada Jumat (21/8/2026) di Jakenan, Minggu (23/8/2026) di Sukolilo dan Selasa (25/8/2026) di Wedarijaksa.
Langkah tersebut menjadi pendekatan kepolisian membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Yakni di tengah situasi Pati yang masih menjadi perhatian, setelah gelombang aksi warga dan menjelang keberangkatan massa ke gedung DPR RI Jakarta.
Pada Selasa (25/8/2026) pukul 04.15 WIB, Sigit melaksanakan Salat Subuh berjemaah di Masjid Al Mubarok, Dukuh Jekso, Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa.
Seratusan jemaah mengikuti kegiatan tersebut. Kapolresta juga didampingi pejabat Polresta, Koramil Hadir serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.
Setelah salat, Sigit memperkenalkan diri dan berbincang dengan jemaah. Menurut Sigit, keamanan tidak bisa hanya dibebankan kepada polisi. Namun menjadi tanggung jawab bersama dan masyarakat.
Sigit juga mengajak ulama, tokoh masyarakat dan warga menjaga komunikasi serta tidak mudah terprovokasi.
“Ulama, umara, dan umat harus terus bersinergi. Mari kita jaga kerukunan, jangan mudah terprovokasi, dan tetap menjaga persaudaraan. Tetap njogo roso, tetap seduluran saklawase,” pinta Sigit.
Pesan tersebut disampaikan Sigit, di tengah persiapan warga Pati menghadapi agenda penyampaian aspirasi di Jakarta.
Dari Jakenan, Sukolilo hingga Wedarijaksa
Safari Subuh bukan baru dilakukan Sigit pada 25 Agustus. Dua hari sebelumnya, Minggu (23/8/2026), ia hadir di Masjid Darrul Muttaqin, Desa Cengkalsewu, Kecamatan Sukolilo.
Jemaah wilayah setempat mengikuti Salat Subuh bersama. Setelah ibadah, Sigit pun berdialog dengan warga dan mendengarkan langsung informasi, aspirasi dan keluhan warga terkait keamanan.
“Safari Subuh ini menjadi sarana untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat. Kami ingin mendengar langsung aspirasi, informasi maupun keluhan warga terkait situasi kamtibmas di lingkungan masing-masing,” katanya.
Agenda Safari Subuh yang sama juga digelar di Masjid Al Falah, Desa Jakenan. Di sana, pendekatan dilakukan lebih cair. Setelah Salat Subuh, Sigit berbaur dengan jamaah dan makan bersama pengurus masjid serta warga.
Dalam suasana tersebut, komunikasi mengenai keamanan berlangsung tanpa forum resmi. “Membangun komunikasi dengan masyarakat tidak harus selalu dalam suasana formal. Melalui Safari Subuh seperti ini, kami dapat bertemu langsung, berdialog dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” kata Sigit.
Rangkaian Safari Subuh itu memperlihatkan pola pendekatan yang berbeda. Polisi tidak hanya hadir ketika terjadi gangguan keamanan atau ketika demonstrasi berlangsung.
Sigit memilih membangun komunikasi dari lingkungan masyarakat, masjid, tokoh agama dan tokoh warga. Pendekatan seperti ini menjadi penting, karena Pati sedang menghadapi dinamika sosial dan politik yang cukup kuat.
Di sisi lain, warga Pati yang tergabung dalam AMPB telah bergerak menuju Jakarta. Pada 21 Agustus, massa AMPB tiba di depan Gedung DPR. Mereka mendirikan posko untuk konsolidasi.
Mereka berencana bertahan hingga agenda aksi 27 Agustus. Pada 23 Agustus, empat bus juga disiapkan untuk membawa massa tambahan dari Pati menuju Jakarta.
Artinya, persiapan aksi bukan lagi sekadar rencana. Sebagian warga sudah berada di Jakarta. Sementara massa lainnya masih melakukan persiapan keberangkatan dari Pati.
Koordinator AMPB Supriyono alias Botok mengatakan, kedatangan warga Pati ke DPR membawa dua tuntutan utama. Yakni pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor.
“Kami datang ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,” kata Botok dalam keterangannya kepada wartawan.
Botok menyebut korupsi sebagai persoalan serius yang harus dilawan dengan aturan yang lebih tegas. Ia juga mengatakan aksi tersebut merupakan gerakan masyarakat dan tidak mendapat sokongan dana dari pihak tertentu.
Botok juga berharap dapat bertemu langsung dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, untuk menyampaikan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset.
Di tengah persiapan aksi tersebut, Pati memperlihatkan dua pola komunikasi yang berbeda.
AMPB memilih membawa aspirasi ke ruang publik dan langsung menuju lembaga negara di Jakarta.
Sementara Kapolresta Pati memilih mendatangi masyarakat dari pintu yang lebih dekat: masjid, Salat Subuh, silaturahmi dan dialog.
Keduanya bertemu pada satu kebutuhan yang sama, yakni komunikasi. Bagi kepolisian, komunikasi dengan warga diharapkan dapat menjaga situasi tetap aman dan mencegah kesalahpahaman.
Bagi AMPB, komunikasi dengan DPR menjadi cara untuk memastikan tuntutan mereka didengar oleh pembuat kebijakan.
Di sinilah situasi Pati menjelang 27 Agustus menjadi menarik. Persiapan aksi terus berjalan, sementara pendekatan dari aparat juga dilakukan dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari warga.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa menjelang aksi 27 Agustus, kepolisian tidak hanya menyiapkan personel dan pengamanan. Namun juga berusaha membangun komunikasi dari bawah.
Kini perhatian tertuju pada Jakarta. Massa AMPB telah mulai berkonsolidasi di depan Gedung DPR RI. Sebagian warga lainnya masih bersiap berangkat dari Pati.
Tanggal 27 Agustus akan menjadi titik penting bagi gerakan AMPB. Mereka akan menyampaikan tuntutan mengenai RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi di depan Gedung DPR RI.
Bagi warga Pati, perjalanan ke Jakarta bukan sekadar perjalanan fisik. Ini adalah upaya membawa suara daerah ke tingkat nasional.