Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan akan menghadiri pertemuan penting di Gedung Putih yang mempertemukan sejumlah tokoh utama industri kripto dengan pimpinan regulator keuangan AS.
Pertemuan ini berlangsung di tengah upaya Washington membangun kerangka regulasi aset digital yang komprehensif masih belum tuntas.
Advertisement
Sejumlah perusahaan kripto besar yang diperkirakan hadir antara lain Ripple, Coinbase, Chainlink, Paradigm, Kalshi, dan a16z.
Dikutip dari cryptopotato, Senin (17/8/2026), pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19 Agustus 2026. Para pemimpin perusahaan kripto berbasis di AS akan bertemu dengan pimpinan dua lembaga regulator utama yang berpotensi berbagi kewenangan dalam mengawasi pasar aset digital, yakni Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Sempat muncul laporan bahwa sejumlah eksekutif dari perusahaan keuangan tradisional atau TradFi juga akan ikut dalam pertemuan tersebut. Namun, belum ada konfirmasi resmi mengenai daftar lengkap peserta.
Jurnalis kripto Eleanor Terrett kemudian mengonfirmasi bahwa Ketua SEC Paul Atkins diperkirakan akan menghadiri pertemuan tersebut.
Pertemuan ini menjadi perhatian karena digelar hanya beberapa pekan setelah Senat AS meninggalkan Washington untuk menjalani masa reses selama lima pekan tanpa melakukan pemungutan suara terhadap Clarity Act.
Masih Ada Perbedaan Pandangan
Clarity Act merupakan rancangan undang-undang penting yang bertujuan membentuk kerangka federal yang lebih jelas untuk industri aset kripto di AS.
Aturan tersebut antara lain akan menentukan kapan sebuah token harus dikategorikan sebagai sekuritas atau komoditas. Rancangan aturan ini juga berupaya memperjelas pembagian kewenangan antara SEC dan CFTC dalam mengawasi pasar aset digital.
Namun, para senator belum berhasil menyelesaikan sejumlah perbedaan sebelum meninggalkan Washington untuk masa reses.
Beberapa persoalan yang masih menjadi perdebatan mencakup ketentuan etika, perlindungan untuk mencegah pencucian uang, serta isu mengenai apakah perusahaan aset digital boleh memberikan imbal hasil kepada nasabah atas kepemilikan stablecoin mereka.
Persoalan stablecoin menjadi salah satu yang paling kontroversial. Industri perbankan menentang skema tersebut karena menilai produk semacam itu berpotensi menarik dana nasabah dari bank tradisional.
Pada awal Agustus, Clarity Act kembali menghadapi hambatan. Pemimpin Mayoritas Senat AS John Thune mengajukan cloture agar rancangan tersebut dapat diputuskan melalui pemungutan suara pada 15 September, atau hari kedua setelah masa reses berakhir.
Midterm Elections
Pertemuan di Gedung Putih pada 19 Agustus diperkirakan belum mampu menyelesaikan seluruh persoalan yang menghambat Clarity Act. Namun, pertemuan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk kembali menghidupkan pembahasan yang sempat terhenti.
Peluang Clarity Act disahkan tahun ini juga dinilai semakin mengecil. Sejumlah pelobi dan pakar kebijakan bahkan memperkirakan rancangan undang-undang tersebut tidak akan berhasil disahkan pada 2026.
Meski demikian, keputusan untuk mempertemukan Gedung Putih, regulator, dan hampir seluruh pihak yang berkepentingan dalam industri aset kripto kurang dari satu bulan sebelum voting Senat pada 15 September menjadi hal yang menarik perhatian.
Pemerintahan Trump diketahui terus mendorong agar aturan tersebut segera disahkan. Kerangka regulasi yang lebih jelas dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi perusahaan kripto dan investor di AS.
Namun, agenda politik dalam negeri AS juga menjadi tantangan. Pemilihan umum paruh waktu atau midterm elections yang semakin dekat dapat memengaruhi dinamika politik dan proses pembahasan regulasi aset digital.