Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan mencapai Rp 2.908 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Target tersebut mencakup penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai dan tumbuh 10,5 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan peningkatan penerimaan perpajakan menjadi salah satu penopang pendapatan negara dalam RAPBN 2027.
Advertisement
“Yang kencang adalah penerimaan perpajakan, diperkirakan mencapai Rp2.908 triliun,” kata Purbaya, dikutip Sabtu (15/8/2026).
Secara rinci, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp 2.591,4 triliun. Angka ini tumbuh 12,1 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 sebesar Rp 2.310,8 triliun.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai ditargetkan sebesar Rp 316,6 triliun. Angka tersebut terkoreksi 1,2 persen dari proyeksi APBN 2026 yang mencapai Rp 320,6 triliun.
Selain penerimaan perpajakan, pemerintah memperkirakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 517,4 triliun dalam RAPBN 2027. Angka ini turun 10 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 sebesar Rp 575,1 triliun.
Adapun hibah ditargetkan sebesar Rp 700 miliar, turun 56 persen dari proyeksi APBN 2026 sebesar Rp 1,5 triliun.
Dengan komponen tersebut, total pendapatan negara dalam RAPBN 2027 ditargetkan mencapai Rp 3.426 triliun, tumbuh 6,8 persen dari proyeksi APBN 2026 sebesar Rp 3.208,1 triliun.
Belanja Negara
Purbaya menjelaskan pertumbuhan pendapatan negara dalam RAPBN 2027 terutama didorong oleh peningkatan kepatuhan pajak (tax compliance) dan basis pajak (tax base).
Di sisi lain, pemerintah merancang belanja negara dalam RAPBN 2027 sebesar Rp 4.097,2 triliun. Angka tersebut tumbuh 3,9 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 sebesar Rp 3.942,4 triliun.
Belanja pemerintah pusat (BPP) ditargetkan mencapai Rp 3.362,2 triliun, tumbuh 3,6 persen dari proyeksi APBN 2026 sebesar Rp 3.245,5 triliun.
BPP tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 1.504,7 triliun. Angka ini turun 7,7 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 sebesar Rp 1.630,4 triliun.
Sementara belanja non-K/L ditetapkan sebesar Rp 1.857,5 triliun, naik 15 persen dari proyeksi APBN 2026 sebesar Rp 1.615,1 triliun.
Pemerintah juga mengalokasikan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 735 triliun. Angka tersebut naik 5,5 persen dari proyeksi APBN 2026 yang mencapai Rp 696,9 triliun.
Komposisi belanja tersebut menunjukkan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan berbagai program melalui belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah.
Keseimbangan Primer
Dengan target pendapatan negara sebesar Rp 3.426 triliun dan belanja negara Rp 4.097,2 triliun, RAPBN 2027 masih mencatatkan defisit.
Defisit RAPBN 2027 dirancang sebesar Rp 671,2 triliun atau setara dengan 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sementara itu, keseimbangan primer dalam RAPBN 2027 ditargetkan masih mengalami defisit sebesar Rp 20,9 triliun. Keseimbangan primer menjadi salah satu indikator untuk melihat kemampuan pemerintah dalam mengelola utang tanpa memperhitungkan pembayaran bunga utang.
Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan menjadi komponen terbesar yang diandalkan pemerintah dalam RAPBN 2027. Target Rp 2.908 triliun tersebut mencerminkan upaya pemerintah meningkatkan penerimaan melalui penguatan kepatuhan dan basis pajak.
Di saat yang sama, pemerintah merancang belanja negara sebesar Rp 4.097,2 triliun untuk membiayai kebutuhan negara, termasuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
Dengan demikian, RAPBN 2027 dirancang dengan pendapatan negara Rp 3.426 triliun berhadapan dengan belanja Rp 4.097,2 triliun, sehingga menghasilkan defisit anggaran Rp 671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB.