Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pemerintah pusat (BPP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp 3.362,2 triliun. Anggaran tersebut meningkat 3,6% dibandingkan outlook 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan belanja pemerintah pusat pada 2027 diarahkan untuk menciptakan belanja yang berkualitas dengan tetap menjaga pelayanan publik dan daya beli masyarakat.
Advertisement
"Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar Rp 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026," kata Purbaya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jumat (14/8/2026).
Purbaya mengatakan, kebijakan fiskal tetap dirancang ekspansif meskipun peningkatan belanja tidak terlalu besar. Menurut dia, belanja pemerintah tetap akan memberikan dorongan terhadap perekonomian nasional.
"Fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian,” ujarnya.
Belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional 2027, mengoptimalkan kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sumber daya manusia.
Pemerintah juga akan memperkuat pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung prioritas nasional. Selain itu, pemerintah menargetkan percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis data.
Purbaya mengatakan, pemerintah juga akan memperkuat program graduasi kemiskinan serta meningkatkan akurasi data penerima subsidi dan bantuan sosial agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Dengan arah tersebut, pemerintah berharap belanja pusat tidak hanya menjaga aktivitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas pembangunan dan efektivitas penggunaan anggaran pada 2027.
Asumsi Makro RAPBN 2027: Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen, Rupiah 17.500 per Dolar AS
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan asumsi dasar ekonomi makro sebagai acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Asumsi tersebut disampaikan dalam Pidato Kenegaraan dan Penyampaian Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen pada 2027, lebih tinggi dibandingkan target dalam APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen.
Menurut Prabowo, asumsi makro tersebut menjadi fondasi bagi penyusunan RAPBN 2027 agar tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendukung agenda pembangunan prioritas pemerintah.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2027
Pemerintah menetapkan sejumlah indikator utama sebagai berikut:
- Pertumbuhan ekonomi: 6 persen (APBN 2026: 5,4 persen)
- Inflasi: 2,5 persen (sama dengan APBN 2026)
- Suku bunga SBN 10 tahun: 6,9 persen (sama dengan APBN 2026)
- Nilai tukar rupiah: Rp 17.500 per dolar AS (APBN 2026: Rp 16.500 per dolar AS)
Untuk sektor energi dan sumber daya alam, asumsi yang digunakan dalam RAPBN 2027 meliputi:
- Harga minyak mentah Indonesia (ICP): US$ 75 per barel (APBN 2026: US$ 70 per barel)
- Lifting minyak mentah: 610 ribu barel per hari (sama dengan APBN 2026)
- Lifting gas bumi: 954 ribu barel setara minyak per hari/RBSMPH (APBN 2026: 984 ribu RBSMPH)
Postur RAPBN 2027
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga memaparkan postur RAPBN 2027 yang dirancang untuk menopang target pertumbuhan tersebut.
Rinciannya sebagai berikut:
Pendapatan Negara: Rp 3.426,0 triliun
Belanja Negara: Rp 4.097,2 triliun
Pembiayaan/defisit anggaran: Rp 671,2 triliun
Defisit terhadap PDB: 2,40 persen
Target pendapatan tersebut lebih tinggi dibandingkan APBN 2026 sebesar Rp 3.153,6 triliun, sementara belanja negara meningkat dari Rp 3.842,7 triliun pada tahun sebelumnya.
Pemerintah menilai kombinasi target pertumbuhan yang lebih tinggi, inflasi yang terkendali, serta defisit yang lebih rendah menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dan keberlanjutan fiskal.
Arsitektur RAPBN 2027 diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.