Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana besar pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas hingga 100.000 Megawatt (MW) atau setara 100 Gigawatt (GW) guna menghapus ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Langkah ini mencakup percepatan penghentian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang selama ini dinilai sangat mahal dan tidak efisien, terutama untuk daerah-daerah terpencil.
Advertisement
"Kita mendapat anugerah sinar matahari hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal pulau terkecil harus menunggu kapal membawa solar hanya untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya sangat tidak efisien," ujar Prabowo saat memberikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Sebagai tahap awal, pemerintah menargetkan pengoperasian 30 GW PLTS pada tahun ini yang diproyeksikan mampu menyuntik mati setidaknya 13 GW daya dari tenaga diesel.
Tak hanya di tingkat nasional, Presiden juga memaparkan konsep kemandirian energi berbasis desa. Setiap desa di Indonesia diimbau menyiapkan lahan guna merealisasikan alokasi target 1 MW PLTS per desa.
"Setiap desa idealnya punya 1 MW PLTS. Kalau desa mau menyiapkan lahannya, kita bisa pastikan dan yakinkan mereka akan mendapatkan PLTS 1 MW," tegas Presiden.
Pangkas Impor BBM dan Hemat Devisa Negara
Transisi besar-besaran ke energi surya ini dipastikan membawa dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi keuangan negara. Berdasarkan kalkulasi Menko Perekonomian, keberadaan PLTS 100 GW akan menekan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik nasional secara drastis.
Penghematan anggaran negara diperkirakan mencapai setidaknya Rp 73,9 triliun setiap tahunnya.
Di samping efisiensi BPP listrik, penghentian penggunaan solar untuk PLTD juga akan secara otomatis memangkas angka impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan berkurangnya ketergantungan BBM dari luar negeri, Indonesia mampu menghemat cadangan devisa dalam jumlah besar yang selama ini terbuang untuk impor energi.