Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menilai pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) kerap dilakukan secara seenaknya. Ia bahkan berencana untuk mengusut jajaran direksi BUMN dalam tiga dekade terakhir.
Hal tersebut diungkapkan Prabowo saat berbicara mengenai jumlah entitas BUMN yang ternyata mencapai 1.074 entitas. Ia menduga banyak BUMN yang berjalan tanpa akuntabilitas.
Advertisement
"Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400, ternyata ada 1.074. BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).
Melihat kondisi tersebut, Prabowo berencana mengusut direksi BUMN dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Meski demikian, ia juga membuka kemungkinan pemberian pengampunan (amnesty) bagi pihak yang mengakui kesalahan. Untuk itu, Kepala Negara meminta usulan ini dipertimbangkan oleh DPR.
"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut... untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin," ungkapnya.
"Tapi saya juga akan menghadap majelis, saya akan menghadap DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui... Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," imbuh Prabowo.
BUMN Untung?
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi sejumlah BUMN yang dinilainya tidak produktif. Bahkan, Prabowo menyindir adanya praktik manipulasi laporan keuangan yang seolah-olah mencatatkan keuntungan.
"Saya laporkan semua, saya takut rakyat kita marah. Terlalu banyak BUMN tidak produktif, ngarang saja itu untungnya," kata Prabowo dalam pidatonya di hadapan anggota parlemen, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah menemukan persoalan ini setelah membentuk Badan Pengelola Investasi Danantara. Saat itulah terdata bahwa terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu perusahaannya.
Tidak Produktif
Menurut Prabowo, jumlah tersebut terlalu besar karena di dalamnya mendominasi perusahaan yang tidak produktif serta terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris.
"Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris," ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa BUMN merupakan aset milik seluruh rakyat Indonesia sehingga tidak boleh dijadikan sumber kepentingan kelompok tertentu.
"BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa," tegasnya.
290 Entitas BUMN Ditutup
Sebagai bagian dari pembenahan, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menutup 290 entitas BUMN. Jumlah tersebut akan terus dikurangi hingga akhir tahun.
"Dengan bangga saya mau laporkan, hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup," katanya.
Menurut Prabowo, pemerintah hanya akan mempertahankan BUMN yang mampu memberikan nilai tambah.
"Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah yang akan kita pertahankan," ujarnya.
Prabowo menyebutkan bahwa langkah perampingan skala besar ini telah menghasilkan penghematan biaya operasional secara signifikan.
"Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini kita telah menghemat overhead sekitar Rp 50 triliun," ucapnya.