Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilainya tidak produktif. Bahkan, Prabowo menyindir adanya praktik yang menurutnya hanya membuat laporan seolah-olah perusahaan negara mencatat keuntungan.
“Saya laporkan semua, saya takut rakyat kita marah. Terlalu banyak BUMN tidak produktif, ngarang aja itu untungnya ,” kata Prabowo dalam pidatonya di hadapan anggota parlemen, Jumat (14/8/2026).
Advertisement
Prabowo mengatakan pemerintah menemukan persoalan tersebut setelah membentuk Danantara. Saat itu, pemerintah mencatat terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya.
Menurut Prabowo, jumlah tersebut terlalu besar karena di dalamnya terdapat banyak perusahaan yang tidak produktif serta terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris.
“Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris,” ujarnya.
Prabowo menegaskan BUMN merupakan aset milik seluruh rakyat Indonesia sehingga tidak boleh menjadi sumber kepentingan kelompok tertentu.
“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa,” tegasnya.
750 BUMN Lebih Akan Ditutup
Sebagai bagian dari pembenahan, Prabowo mengatakan pemerintah telah menutup 290 BUMN. Jumlah tersebut akan kembali dikurangi hingga akhir tahun.
“Dengan bangga saya mau laporkan, hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup,” katanya.
Menurut Prabowo, pemerintah hanya akan mempertahankan BUMN yang mampu memberikan nilai tambah.
“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” ujarnya.
Prabowo menyebut perampingan tersebut juga telah menghasilkan penghematan biaya operasional hingga sekitar Rp50 triliun.
“Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini kita telah hemat overhead sekitar 50 triliun Rupiah,” ucapnya.
Penghematan untuk Rakyat
Ia mengatakan penghematan tersebut berasal antara lain dari biaya gaji direksi, komisaris, dan sewa gedung.
“Ini artinya setiap tahun 50 triliun Rupiah tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif. Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan pembenahan BUMN tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kekayaan negara agar manfaatnya kembali dirasakan masyarakat.
“Selain itu, kita juga telah melaksanakan perintah Undang Undang Dasar 1945 untuk menjaga kekayaan bangsa Indonesia, agar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.