Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa nilai impor bahan bakar minyak (BBM) Indonesia mencapai US$ 28 miliar hingga US$ 30 miliar, atau setara Rp 499 triliun–Rp 534 triliun per tahun (asumsi kurs 17.853 per dolar AS).
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan produksi motor listrik nasional (Molinas) beserta ekosistem pendukungnya. Menurutnya, pengoperasian kendaraan listrik secara masif dapat menghemat pengeluaran negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat dana hingga US$ 30 miliar tersebut mengalir ke luar negeri setiap tahun hanya untuk membeli BBM.
Advertisement
"Kita mengirim uang US Dollar untuk BBM kita melebihi—kadang-kadang USD 30 miliar, antara USD 28 miliar sampai USD 30 miliar, benar? Menteri ESDM, tiap tahun USD 30 miliar," ujar Prabowo dalam acara Peluncuran Motor Listrik Nasional Beserta Ekosistem Pendukung di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).
Kepala Negara menegaskan bahwa besarnya pengeluaran tersebut akan terus dipangkas. Selain melalui peralihan ke kendaraan listrik, pemerintah juga menggalakkan penggunaan BBM campuran bahan bakar nabati, seperti implementasi biodiesel 50 persen (B50).
Pada saat yang sama, pemerintah akan mendorong transisi dari Liquified Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG). Langkah ini diambil karena Indonesia masih bergantung pada impor LPG, sementara pasokan CNG dapat dipenuhi dari dalam negeri.
"Kita bertekad mengurangi ini. Dengan solar B50 sekarang, kita sudah mengurangi (impor)—bahkan harusnya kita tidak impor lagi diesel dari luar. Namun, karena masih tergantung pada beberapa energi fosil luar negeri, kita akan segera mengganti LPG menjadi CNG," beber Prabowo.
Penerapan BBM Campur Etanol pada 2027
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia terus mematangkan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM, khususnya jenis bensin. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan penyaluran BBM campuran etanol 10 persen (E10) dapat beroperasi mulai 2027 sebagai langkah awal menuju E20.
Kajian mendalam mengenai kebijakan mandatori etanol ini telah digulirkan sejak 2025. Saat ini, studi tersebut sudah memasuki tahap akhir dan siap dijadikan fondasi dalam menyusun peta jalan (roadmap) implementasi E20 secara bertahap hingga kurun waktu 2028–2029.
"Proposal untuk etanol mandatori ini sudah kita kaji sejak 2025 dan kajiannya sudah hampir selesai. E20 itu masuk dalam perencanaan yang akan kita tetapkan nanti sampai dengan 2028–2029," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Komitmen Menghindari Impor Etanol
Meski berambisi memotong volume impor bensin, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin kebijakan ini justru memicu masalah baru berupa lonjakan impor etanol. Oleh karena itu, penguatan industri hulu dan jaminan pasokan bahan baku lokal menjadi prioritas utama sebelum mandatori diberlakukan secara penuh.
"Kita tidak ingin begitu E20 diterapkan, etanolnya justru kita impor. Maka dari itu, sekarang kita persiapkan industrinya terlebih dahulu," jelas Bahlil.
Untuk menopang kebutuhan produksi etanol, berbagai komoditas pertanian domestik—seperti tebu, singkong, hingga jagung—akan dioptimalkan. Pemerintah memanfaatkan tenggat waktu satu hingga dua tahun ke depan untuk menggenjot kesiapan ekosistem industri tersebut.
Bahlil menambahkan, pola transisi ini bakal meniru keberhasilan program biodiesel berbasis kelapa sawit yang berjalan secara bertahap, mulai dari B10, B20, B30, hingga berlanjut ke B50.
"Dalam 1–2 tahun ini kita lakukan persiapan, setelah itu baru mandatory full E20," pungkasnya.