Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggelar acara Peluncuran dan Bedah Buku 10 Karya Nyata untuk Negeri Setengah Abad Bahlil Lahadalia. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih.
Tampak hadir di antaranya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M. Qodari, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Advertisement
Dalam kesempatan itu, Bahlil sempat berkelakar bahwa buku yang awalnya ingin dirilis hanya berjumlah 8 buah.
“Buku saya tadinya 8, tapi karena itu sandinya Bapak Presiden, maka saya genapkan jadi 10 buku,” ujar Bahlil saat memberikan pidato peluncuran bukunya di Djakarta Theatre, Jumat (7/8/2026).
Menurut Bahlil, karya-karya tersebut ditulisnya saat masih menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2019–2024 serta Menteri Investasi periode 2021–2024 pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Buku ini sebenarnya bukan yang baru ditulis atau untuk nanti akan dibuat. Sebagian buku-buku ini adalah buku yang dibuat di saat saya masih Menteri Investasi,” ucapnya.
Kisah Buku Pertama
Bahlil menceritakan, buku pertama dibuatnya saat menjabat sebagai Kepala BKPM. Buku itu berjudul Hilirisasi Sumber Daya Alam sebagai Transformasi Mandat Konstitusi.
Menurutnya, buku tersebut mengulas perjalanan lahirnya kebijakan larangan ekspor bijih nikel hingga menjadi fondasi pembangunan industri pengolahan di dalam negeri.
“Sampai ayam tumbuh gigi pun, bangsa kita tidak akan pernah melakukan transformasi ekonomi dari ekspor komoditas menjadi ekspor hasil,” kata Bahlil.
Bahlil kemudian mengenang momen saat diminta oleh Presiden Jokowi untuk menghentikan ekspor nikel, padahal kewenangan tersebut sebenarnya berada di luar ranah Kepala BKPM.
Guna mencari solusi, ia pun mendatangi dua mentornya, yakni Pratikno yang kala itu menjabat Menteri Sekretaris Negara dan Pramono Anung yang menjabat Sekretaris Kabinet.
“Saya diperintahkan. Kemudian saya datang ke guru, mentor birokrasi saya, yaitu Pak Pratikno sama Pak Pram (Pramono Anung). Saya tanya kepada mereka, apakah ada aturan yang memungkinkan untuk saya melarang ekspor nikel ini,” cerita Bahlil.
“Kata beliau, 'Ya itu pintar-pintar kamu saja.' Jadi ini antara yang memerintah dengan saya tanya ternyata sudah terjadi kompromi,” sambungnya.
Kumpulkan Pengusaha
Kendati demikian, Bahlil tidak patah arang. Sebagai orang Papua, ia mengaku tidak boleh berkecil hati.
Ia lantas mengumpulkan para pengusaha nikel untuk berdiskusi.
“Kemudian saya memanggil seluruh pengusaha nikel, industri, penambang, dan eksportir. Kita rapat dan kita putuskan mulai tanggal 1 November tidak boleh lagi ada ekspor ore nikel,” tuturnya.
“Dan keputusan itu dilakukan tanpa ada keputusan menteri, hanya hasil rapat yang dipimpin oleh Kepala BKPM. Itulah pertama kejadian ajaib menurut saya, dan semua juga ikut untuk tidak melakukan ekspor ore nikel. Jadi itu biar clear,” sambung Bahlil.Hadapi Gelombang Demo
Usai keputusan itu dibuat, Bahlil mengingat dirinya kerap didemo. Namun, ia memilih menghadapi para pendemo tersebut secara langsung.
“Ini paling tidak enak sekali, satu setengah bulan saya didemo. Tapi karena kita dulu yang menentukan demo, saya pikir mungkin ini bagian daripada olahan mereka. Itulah kemudian saya membuat buku,” tutup Bahlil.