Liputan6.com, Jakarta - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memamerkan kesiapan teknologi nuklir kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemanfaatan tersebut mencakup potensi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) hingga pengembangan sektor pangan dan kesehatan.
Kepala BRIN, Syaiful Bakhri, menjelaskan secara langsung berbagai teknologi nuklir yang dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kepada Presiden.
Advertisement
"Mohon izin Bapak, teknologi kami bagi menjadi teknologi untuk energi persiapan PLTN, serta non-energi untuk pangan dan kesehatan," kata Syaiful dalam agenda Pertemuan Presiden Prabowo dengan 150 Periset BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Untuk pemanfaatan sektor energi, Syaiful menjelaskan bahwa BRIN telah mengidentifikasi potensi bahan nuklir berupa 89 ribu ton uranium. Selain itu, Indonesia juga menyimpan potensi cadangan 143 ribu ton torium.
"Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Sejauh ini kita punya potensi uranium 89 ribu ton dan torium 143 ribu ton. Ini adalah kemampuan kami dalam memurnikan uranium sampai dengan 60 persen," jelas Syaiful.
Potensi PLTN 7 Gigawatt
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan rencana pengembangan PLTN berkapasitas total 7 gigawatt (GW) yang akan dibangun secara bertahap hingga tahun 2034.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar transisi energi nasional menuju sumber energi yang lebih bersih dan netral karbon.
“Pada tahap awal akan dibangun kapasitas 500 megawatt, lalu secara bertahap hingga tahun 2034 mencapai 7 gigawatt,” ucapnya dalam acara Indonesia Economic Summit 2026, Rabu (4/2/2026).
Banyak Negara Tertarik Berinvestasi
Hashim optimistis terhadap keberlangsungan program ini karena sejumlah negara telah menyatakan minat untuk berpartisipasi, baik dalam bentuk investasi maupun penyediaan teknologi.
“Banyak negara sudah menunjukkan ketertarikan untuk ikut berinvestasi dan menyediakan teknologi. Ini menunjukkan kepercayaan internasional terhadap arah kebijakan energi Indonesia,” katanya.
Pengembangan PLTN tersebut masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Dalam rencana strategis itu, Indonesia menargetkan pembangunan kapasitas pembangkit listrik baru sebesar 70 gigawatt dalam 10 tahun ke depan.
Ruang Besar bagi Energi Terbarukan
Dari total kapasitas anyar tersebut, sekitar 76% akan bersumber dari energi terbarukan (EBT), termasuk proyek-proyek hijau yang melibatkan mitra internasional seperti Masdar. Menurut Hashim, komposisi ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah menuju energi bersih.
“Sekitar 76% kapasitas tersebut berasal dari energi terbarukan. Ini menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang sangat jelas dan kuat,” ujarnya.
Sementara itu, sisa kebutuhan listrik nasional akan dipenuhi menggunakan gas alam yang ditempatkan sebagai bahan bakar transisi menuju energi rendah emisi.
“Inilah arah kebijakan energi nasional yang telah diumumkan secara terbuka,” pungkas Hashim.