Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mengevaluasi penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku dan Papua yang pada kuartal II 2026 tercatat hanya sebesar 1,36%.
Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut memang belum optimal dan memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk merumuskan langkah percepatan.
Advertisement
“Sumber pertumbuhan di sana memang belum optimal. Kita akan lihat seperti apa, saya akan konsultasi dengan Bapak Menteri Bappenas untuk memastikan pertumbuhan di sana lebih cepat,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Rabu (5/8/2026).
Ia menilai perlambatan ekonomi di sebagian wilayah Maluku dan Papua bukan merupakan fenomena baru. Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir sehingga membutuhkan penanganan yang lebih mendalam.
“Masalah pertumbuhan lambat di sana sudah terjadi beberapa waktu terakhir,” katanya.
Purbaya menambahkan, kinerja ekonomi di kawasan tersebut juga tidak seragam. Daerah yang memiliki aktivitas pertambangan, seperti Maluku Utara, dinilai berpotensi mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain yang tidak memiliki basis ekonomi serupa.
“Saya yakin Maluku Utara yang punya tambang pasti tumbuhnya kencang. Tapi daerah lain yang tidak punya itu mungkin lebih lambat,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah akan mempelajari potensi ekonomi masing-masing daerah untuk mencari sumber pertumbuhan baru yang dapat dikembangkan.
“Kita akan belajar lebih dalam dan memastikan ada tempat-tempat yang bisa dihidupkan,” kata Purbaya.
Data BPS
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan perlambatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku dan Papua pada kuartal II/2026 terutama dipengaruhi oleh melemahnya aktivitas ekonomi di Provinsi Papua Tengah, yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kawasan tersebut.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud mengatakan Papua Tengah menyumbang 27,26% terhadap total PDRB Maluku dan Papua. Namun, pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut mengalami kontraksi akibat pelemahan sektor pertambangan.
Menurut Edy, penurunan kinerja pertambangan berkaitan dengan masih terganggunya operasional tambang PT Freeport Indonesia setelah bencana longsor dan aliran lumpur di area Grasberg Block Cave yang terjadi pada September 2025.
“Akibat longsor dan aliran lumpur yang terjadi di Provinsi Papua Tengah, yaitu di Grasberg Block Cave pada September 2025, sampai sekarang masih dilakukan perbaikan sehingga aktivitasnya belum pulih,” ujar Edy dalam rilis BPS, Rabu (5/8/2026).
Ia menjelaskan, proses pemulihan yang masih berlangsung membuat kinerja sektor pertambangan belum kembali ke tingkat yang sama seperti pada kuartal II/2025. Kondisi tersebut kemudian menjadi faktor utama yang menekan pertumbuhan ekonomi di kawasan Maluku dan Papua pada kuartal II/2026.