Liputan6.com, Jakarta - Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi mendapatkan gelar Saudara Raja Raja Timor dalam Festival dan Karnaval Gajah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Advertisement
Penghormatan dari para raja di Pulau Timor tersebut menambah daftar gelar adat yang diterima Jokowi dalam satu terakhir. Sebelumnya, Jokowi dianugerahi gelar Baginda Pemuka Bangsa oleh Kedatun Keagungan Lampung.
Penyematan gelar tersebut mendapat sorotan publik. Namun menurut Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, penghormatan yang diberikan masyarakat adat di berbagai daerah menjadi cerminan bahwa rekam jejak kepemimpinan seorang pemimpin akan terus hidup di tengah masyarakat, bahkan setelah masa jabatannya berakhir.
“Pak Jokowi mungkin sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden, tetapi karya dan pengabdiannya masih dirasakan masyarakat. Rakyat selalu memiliki cara untuk menghargai pemimpin yang bekerja dengan sungguh-sungguh,” kata Ahmad Ali pada wartawan, Selasa (4/8/2026).
Bahkan, katanya, pemberian gelar tersebut sekaligus bukti nyata sosok pemimpinan akan terkenang jika benar-benar bekerja untuk rakyat.
"Mereka tidak hanya mengingat pidato, tetapi juga mengingat hasil kerja yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.
Rakyat Rasakan Manfaat Pembangunan
Di Kupang, Jokowi disematkan sebagai Saudara Raja Raja Timor oleh para raja dari sejumlah kerajaan di Pulau Timor, di antaranya Amanatun, Malaka, Amanuban, Mollo, Biboki, Bikomi Nilulat, Amfoang, Kupang, dan Amarasi. Dalam prosesi adat tersebut, Jokowi menerima tongkat dan kain adat sebagai simbol pengangkatan menjadi bagian dari keluarga besar kerajaan di Pulau Timor. Para tokoh adat menyatakan penghormatan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pembangunan yang mereka rasakan selama kepemimpinan Jokowi, khususnya di Nusa Tenggara Timur.
Sebelumnya, Kedatun Keagungan Lampung juga menganugerahkan gelar adat Baginda Pemuka Bangsa kepada Jokowi. Tokoh adat Lampung menyebut gelar tersebut merupakan penghormatan tertinggi yang diberikan atas pengabdian Jokowi selama memimpin Indonesia, sekaligus bagian dari tradisi muakhi yang mencerminkan persaudaraan, penghormatan, dan doa bagi seseorang yang dinilai berjasa.
Menurut Ahmad Ali, kedua peristiwa tersebut memperlihatkan pola yang sama. Penghormatan kepada Jokowi tidak lahir karena statusnya sebagai mantan Presiden. Melainkan karena masyarakat masih merasakan manfaat pembangunan yang telah dikerjakan selama satu dekade pemerintahannya.
Ia mencontohkan Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu daerah yang mengalami transformasi signifikan. Pembangunan bendungan Raknamo, Rotiklot, Napun Gete, dan Temef, penguatan infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, kawasan perbatasan, hingga pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata kelas dunia menjadi bagian dari perubahan yang masih dirasakan masyarakat.
“Selama bertahun-tahun NTT sering dipandang sebagai daerah yang tertinggal. Pak Jokowi mengubah cara pandang itu dengan menghadirkan pembangunan yang nyata dan menempatkan Indonesia Timur sebagai bagian penting dari masa depan bangsa. Itulah mengapa kedatangannya hari ini bukan sekadar kunjungan seorang mantan Presiden, tetapi kunjungan seorang pemimpin yang pernah meninggalkan jejak pembangunan yang masih dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sederet Gelar Adat Jokowi
Sejak menjabat sebagai Presiden, Jokowi telah menerima berbagai gelar adat dari kerajaan, kesultanan, dan lembaga adat di berbagai wilayah Indonesia. Di antaranya Tuanku Sri Indera Utama Permaisura dari Kesultanan Deli, Datu Sri Setia Amanah Negara dari Lembaga Adat Melayu Riau, Jou Se Ngofa Ngare dari Kesultanan Ternate, Lakina Bhawa Kaelola dari Kesultanan Buton, Pangeran Kencana Paser Buana dari Lembaga Adat Paser, Anak Ada’ Mappatoba dari masyarakat adat Tana Toraja, hingga sejumlah gelar kehormatan lain dari berbagai komunitas adat Nusantara. Sebagian besar gelar tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan atas perhatian terhadap pembangunan daerah, pelestarian budaya, dan upaya memperkuat persatuan bangsa.
Bagi Ahmad Ali, rangkaian penghormatan adat yang terus mengalir setelah Jokowi menyelesaikan masa jabatannya menjadi pesan bahwa masyarakat memiliki cara sendiri dalam menilai seorang pemimpin.
“Dalam demokrasi, setiap orang tentu memiliki pandangan politik yang berbeda. Namun ketika pembangunan hadir, akses ekonomi terbuka, infrastruktur berdiri, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, maka itulah karya yang akan terus diingat. Jabatan memiliki batas waktu, tetapi pengabdian yang dirasakan rakyat akan meninggalkan jejak yang jauh lebih panjang,” tutupnya.