Liputan6.com, Jakarta - Ekonomi Sirkular SPPG MBG diperkuat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui pendampingan penerapan ekonomi sirkular dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah dampak negatif limbah terhadap lingkungan.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menyatakan pendampingan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini bertujuan memastikan sisa makanan dan air limbah diolah kembali menjadi sumber daya bernilai ekonomi dan ekologi.
Advertisement
“Yang mungkin bisa kita capai dengan cepat, apakah proses produksi bisa sirkular, kita punya Program MBG, ada SPPG di mana-mana. Targetnya kita akan dampingi agar SPPG itu bisa membuat ekosistem yang sirkular, itu sedang (KLH/BPLH) lakukan sebenarnya. Di setiap yang kita lakukan harus ada circularity, termasuk program prioritas Presiden,” ujar Wamen, melansir Antara, Senin, (03/08/2026).
SPPG Percontohan Terapkan Pengelolaan Limbah Berkelanjutan
Dalam Indonesia Net-Zero Summit 2026 di Jakarta, Sabtu (1/8), Wamen Diaz menyampaikan bahwa KLH/BPLH telah memberikan pendampingan teknis serta infrastruktur lingkungan di sejumlah SPPG percontohan.
Dampak nyata dirasakan masyarakat sekitar antara lain melalui Pemanfaatan Air Limbah (IPAL) hasil olahan untuk mendukung irigasi sektor pertanian.
“Di (SPPG) Halim, selain mengelola sampah, KLH/BPLH memberikan IPAL untuk mengelola air limbah, di sebelah SPPG ada sawah sekitar 6,5 hektare, karena air irigasi dari IPAL itu, sawahnya bisa panen 3 kali, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa MBG bukan hanya memberi makan, tapi bisa juga produksi makan,” ujar Wamen Diaz.
KLH/BPLH menyampaikan bahwa penerapan ekonomi sirkular tak selalu bergantung pada teknologi tinggi, melainkan berakar pada kearifan lokal.
Wamen Diaz menyoroti praktik adaptif di SPPG Gorontalo dan Labuan Bajo (NTT) yang mengolah sisa mengulang pemanfaatan minyak jelantah untuk kebutuhan masyarakat.
Ekonomi Sirkular Dukung Mitigasi Perubahan Iklim
Penerapan ekonomi sirkular menjadi upaya krusial untuk menekan laju perubahan iklim global yang kian ekstrem.
Wamen Diaz pun menegaskan pentingnya langkah mitigasi dan adaptasi lintas sektor demi melindungi pulau-pulau di Indonesia dari ancaman nyata kerusakan iklim.
“Kita pastikan Indonesia tetap ada, karena kalau kita tidak lakukan apapun apa-apa, ada ramalan dari Maplecroft yang mengatakan bahwa di tahun 2050, sekitar 1500 pulau kecil akan tenggelam dan di tahun 2100, menurut ADB (Asian Development Bank), ada lebih dari 115 pulau sedang yang akan tenggelam, jadi kita harus pastikan apa yang produksi ada circularity, supaya Indonesia tetap exist dan ramalan tersebut menjadi salah,” jelas Wamen LH Diaz Hendropriyono.