Liputan6.com, Tokyo - Gubernur Osaka, Fukuoka, dan Aichi menyatakan minat agar prefektur masing-masing ditetapkan sebagai ibu kota kedua Jepang. Langkah itu menyusul pengesahan undang-undang pada 24 Juli yang bertujuan memindahkan fungsi-fungsi utama pemerintahan ke luar Tokyo apabila ibu kota dilanda bencana.
Pemerintah prefektur lain kemungkinan akan mengikuti langkah tersebut karena undang-undang itu memungkinkan lebih dari satu wilayah ditetapkan sebagai ibu kota kedua.
Advertisement
Undang-undang tersebut dibuat untuk mengurangi pemusatan penduduk, kegiatan ekonomi, dan fungsi pemerintahan yang berlebihan di Tokyo. Ibu kota kedua akan dipilih dari prefektur yang kemungkinan kecil terdampak bencana pada saat bersamaan dengan kawasan metropolitan Tokyo.
Penetapannya akan mempertimbangkan sejumlah hal, antara lain keberadaan kantor cabang kementerian dan lembaga pemerintah, tingkat kepadatan penduduk, serta kekuatan ekonomi daerah.
Prefektur yang ingin mendapat status tersebut juga harus memiliki tata pemerintahan yang memadai untuk menjalankan fungsi sebagai ibu kota kedua. Secara khusus, persyaratan itu dapat dipenuhi dengan membentuk distrik-distrik khusus atau membuat kesepakatan kerja sama antara pemerintah prefektur dan kota besar yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah.
Wilayah yang ditetapkan sebagai ibu kota kedua berpeluang memperoleh sejumlah fasilitas, seperti insentif pajak dan pelonggaran beberapa peraturan.
Pada 25 Juli, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura menegaskan tekadnya untuk mengupayakan agar prefekturnya memperoleh status tersebut.
"Seharusnya lebih dari satu wilayah ditetapkan sebagai ibu kota kedua," kata Yoshimura kepada wartawan saat berkunjung ke Nagoya seperti dilaporkan The Straits Times.
"Pusat-pusat pertumbuhan semacam itu akan mendorong pertumbuhan Jepang."
Yoshimura juga memimpin Partai Inovasi Jepang. Ia berencana menggelar referendum pada musim semi tahun depan mengenai Rencana Metropolis Osaka, kebijakan andalan partainya yang akan membubarkan pemerintahan Kota Osaka dan membagi wilayahnya menjadi beberapa distrik khusus.
Pemerintah Prefektur Fukuoka berupaya memperoleh status ibu kota kedua dengan menjalin kerja sama bersama pemerintah Kota Fukuoka dan Kitakyushu.
"Dengan bekerja sama dengan pemerintah kota di prefektur ini dan kalangan usaha setempat, kami akan memperjuangkan status tersebut sebagai satu kesatuan Fukuoka," kata Gubernur Seitaro Hattori pada 24 Juli.
Gubernur Aichi Hideaki Omura menggelar konferensi pers darurat pada malam 24 Juli setelah rancangan undang-undang (RUU) tentang ibu kota kedua disahkan oleh Parlemen Jepang.
"Prefektur Aichi dan Nagoya memiliki seluruh fungsi yang dibutuhkan untuk menjadi ibu kota kedua," kata Omura. "Saya menjadi orang pertama di Jepang yang mengajukan diri untuk memperoleh status tersebut."
Sementara itu, Pemerintah Prefektur Hokkaido telah menggelar pembahasan tingkat teknis dengan Pemerintah Kota Sapporo.
"Kami akan segera mengadakan pembicaraan konkret dengan Sapporo setelah RUU ibu kota kedua disahkan," kata Gubernur Naomichi Suzuki pada 24 Juli.
Gubernur Miyagi Yoshihiro Murai juga menyatakan minatnya pada 22 Juli.
"Kami akan mengajukan diri dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila kami menilai dapat memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai ibu kota kedua," jelasnya.