Liputan6.com, Gaza - Hamas pada Jumat (31/7/2026) menyatakan telah menyetujui kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Israel. Kesepakatan itu mencakup pengaturan mengenai senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.
Pelucutan senjata Hamas selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pembahasan kelanjutan gencatan senjata yang berlaku di Gaza sejak Oktober lalu.
Advertisement
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Kamis malam (30/7) mengumumkan tercapainya kesepakatan mengenai pelucutan senjata Hamas secara menyeluruh. Ia menyebut langkah tersebut sangat penting untuk membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan Palestina yang baru di Gaza.
Sejumlah pejabat Hamas mengatakan kepada AFP bahwa proses penyimpanan senjata kelompok itu akan diawasi oleh sebuah komite yang dibentuk Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Trump untuk mengelola Gaza.
Hamas berharap para mediator bersama Dewan Perdamaian memastikan Israel mematuhi seluruh ketentuan kesepakatan, termasuk menarik pasukannya dari Gaza.
Anggota tim perunding Hamas, Ghazi Hamad, mengatakan kelompoknya bersedia memberikan sejumlah kelonggaran demi melindungi warga Gaza.
"Kami memberikan konsesi demi rakyat kami di Gaza agar mereka terhindar dari pembunuhan dan pengusiran," kata Hamad.
Ia menegaskan Israel tidak akan dilibatkan dalam urusan pelucutan senjata Hamas. Tugas tersebut, menurut Hamad, akan dijalankan oleh Komite Nasional Administrasi Gaza atau National Committee for Administration of Gaza (NCAG).
"Israel tidak akan ikut campur dalam masalah pelucutan senjata. Komite Nasional merupakan pihak yang akan menjalankan tugas ini," ujarnya.
Israel belum memberikan tanggapan langsung mengenai pengumuman tersebut.
Meski gencatan senjata telah berlaku sejak Oktober lalu, kekerasan masih terjadi di Gaza. Pejabat kesehatan setempat mengatakan serangan Israel pada Kamis menewaskan sedikitnya empat orang, termasuk dua anak-anak.
Fokus Beralih ke Pelaksanaan Kesepakatan
Dewan Perdamaian melalui unggahan di platform X membenarkan bahwa Hamas telah menyetujui peta jalan terperinci untuk menjalankan tahap-tahap berikutnya dari gencatan senjata Gaza.
"Fokus kami sekarang beralih ke pelaksanaannya," tulis lembaga tersebut.
Dewan Perdamaian juga menyatakan NCAG akan segera memulai proses peralihan kewenangan secara bertahap hingga memegang kekuasaan penuh di Gaza.
Dalam unggahan sebelumnya, Trump mengatakan pasukan Israel akan ditarik setelah proses pelucutan senjata Hamas selesai.
Setelah itu, Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) akan bekerja sama dengan kepolisian Palestina yang baru untuk mengambil alih tanggung jawab keamanan Gaza. Langkah tersebut ditujukan untuk menjamin keamanan warga Gaza dan wilayah di sekitarnya.
Perwakilan tinggi Dewan Perdamaian untuk Gaza, Nickolay Mladenov, mengatakan kesepakatan itu tercapai setelah melalui perundingan sulit selama berbulan-bulan.
Namun, menurut Mladenov, tahap selanjutnya jauh lebih menentukan karena seluruh isi kesepakatan harus benar-benar dijalankan dan dapat diverifikasi.
"Apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih penting. Pelaksanaan dan verifikasinya harus benar-benar nyata," tulis Mladenov di X.
Ia menambahkan, penarikan pasukan Israel harus berjalan seiring dengan proses penonaktifan persenjataan Hamas.
Media Mesir yang berafiliasi dengan pemerintah, Al-Qahera News, melaporkan Kairo dalam waktu dekat akan menjadi tuan rumah pertemuan para mediator gencatan senjata Gaza.
Selain Mesir, proses mediasi tersebut melibatkan AS, Qatar, dan Turki. Pertemuan itu akan berfokus pada pelaksanaan tahap kedua rencana gencatan senjata Gaza.
Tidak Ada Pengecualian
Sebelumnya, seorang sumber diplomatik mengatakan para pihak terus menyusun peta jalan pelaksanaan yang menawarkan jalan keluar secara seimbang dan realistis.
Rencana tersebut mencakup penonaktifan seluruh senjata serta pengalihan tanggung jawab secara bertahap kepada pemerintahan teknokrat yang akan memegang kewenangan penuh di Gaza.
Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan karena tidak berwenang berbicara kepada media itu menegaskan tidak akan ada pengecualian bagi jenis senjata ataupun orang tertentu.
"Tidak ada pengecualian bagi senjata atau orang tertentu. Satu otoritas, satu hukum, dan hanya satu pihak yang memegang senjata," katanya.
Peta jalan tersebut mencakup pembongkaran seluruh terowongan dan gudang senjata, serta penghentian fasilitas yang digunakan untuk memproduksi senjata.
Sebuah mekanisme pengawasan akan dibentuk untuk memastikan kedua belah pihak mematuhi kesepakatan.
Sebelum kesepakatan diumumkan, seorang sumber Hamas yang mengetahui jalannya perundingan mengatakan kelompok tersebut masih menunggu tanggapan Israel atas sejumlah perubahan yang telah diajukan kepada para mediator.
Perubahan itu berkaitan dengan dua pasal dalam peta jalan yang disusun Dewan Perdamaian.
Mengenai pasal yang mengatur persenjataan, sumber Hamas tersebut mengatakan beberapa ketentuan telah dihapus dan diganti dengan usulan lain. Namun, ia tidak menjelaskan secara terperinci isi perubahan tersebut.
Sebelum pengumuman kesepakatan, seorang sumber politik Israel juga mengatakan rancangan yang diajukan belum memenuhi tuntutan Israel secara memuaskan.
Israel menuntut Hamas dilucuti sepenuhnya. Tuntutan itu mencakup penyingkiran seluruh senjata dari Gaza serta demiliterisasi penuh Gaza atau penghapusan seluruh kemampuan militernya.
Israel menjadikan tuntutan tersebut sebagai syarat sebelum proses berikutnya dapat dilanjutkan.
Sumber politik Israel itu mengatakan pula bahwa masalah Gaza sama sekali tidak dibahas dalam pertemuan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Trump di Washington.