Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan kondisi rusak SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sudah terjadi sebelum Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan.
Karena itu, Sudaryono menilai tidak tepat jika kerusakan sekolah tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan program MBG, termasuk dengan keberadaan dapur MBG yang berada di sekitar lokasi.
Advertisement
"Dulu enggak ada MBG, kan sekolah itu rusak bukan setelah ada MBG. Betul enggak? Kita objektif aja, sekolah itu rusak memang rusak sebelum ada program MBG. Ini sekarang oleh Presiden diperbaiki," kata Sudaryono dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Kondisi SDN Tanggirejo sebelumnya menjadi sorotan setelah beredar di media sosial. Bangunan sekolah dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga sejumlah siswa harus mengikuti kegiatan belajar di ruang ibadah dan ruang darurat lainnya.
Sudaryono mengatakan pemerintah terus menjalankan program rehabilitasi sekolah secara bertahap. Menurut dia, lebih dari 16.000 sekolah telah direnovasi pada 2025.
Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan perbaikan lebih dari 70.000 sekolah. Jumlah tersebut bahkan berpotensi mendekati 90.000 sekolah sebagaimana pernah disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Pemerintah ini di tahun 2025 itu telah merenovasi 16.000 lebih sekolah, dan tahun ini yang mau direnovasi itu lebih dari 70.000, bahkan Pak Mendikdasmen pernah mengutarakan bisa jadi hampir 90.000 sekolah, yang itu langsung dari pemerintah pusat," ujarnya.
Soal Beda Kewenangan
Sudaryono juga menilai perbandingan antara kondisi bangunan sekolah yang rusak dan dapur MBG yang baru dibangun tidak tepat. Menurutnya, kedua fasilitas tersebut dibangun melalui program serta skema pendanaan yang berbeda.
"Begitu ada yang rusak apalagi sebelahnya dapur MBG-nya mengkilap, bersih, warnanya biru, bagus, terus dibanding-bandingkan. Ini sesuatu yang menurut saya adalah tidak fair," kata Sudaryono.
Ia menjelaskan, pembangunan dapur MBG dilakukan oleh mitra pelaksana melalui mekanisme tersendiri. Sementara itu, rehabilitasi sekolah menjadi kewenangan pemerintah melalui program perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.
"Dapur MBG ini yang bangun adalah mitra, kemudian sudah ada skema-nya, sementara perbaikan sekolah ini dua hal yang berbeda. Jangan kemudian jadi seolah-olah dikontradiksikan, itu mohon maaf enggak fair," ucapnya.
Sudaryono menambahkan pemerintah telah menindaklanjuti kondisi SDN Tanggirejo. Namun, ia tidak merinci bentuk penanganan yang telah dilakukan.
"Terkait sekolah yang rusak di Grobogan, saya kira bisa cek sudah di-follow up," kata Sudaryono.