Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, menegaskan pentingnya memperkuat rasio tabungan masyarakat Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk memperbesar kapasitas pembiayaan domestik secara berkelanjutan sekaligus menekan ketergantungan nasional terhadap modal asing.
"Rasio tabungan kita baru sekitar 42%, terendah di antara peers country. Angka ini lebih rendah dibandingkan banyak negara Asia. Artinya, dari sisi positifnya, kapasitas pembiayaan domestik masih harus terus diperkuat," kata Anggito dalam Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta Komisariat Perbanas Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (28/7/2026).
Advertisement
Ia menyampaikan bahwa pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan idealnya bertumpu pada kekuatan tabungan masyarakat, bukan sekadar mengandalkan arus modal dari luar negeri.
Berdasarkan data LPS, posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum serta Bank Perkreditan/Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPRS per Desember 2025 berada di angka Rp 10.057 triliun. Jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal 2025 yang mencapai Rp 23.821 triliun, rasio DPK terhadap PDB Indonesia tercatat berada di kisaran 42,2%.
Jika disandingkan dengan negara-negara mitra, posisi Indonesia masih terpaut jauh. Data perbandingan tahun 2024 menunjukkan rasio DPK terhadap PDB Indonesia hanya sebesar 39,9%. Angka ini berada di bawah Vietnam yang mencapai 127,2%, Malaysia 125,5%, Thailand 85,6%, India 66%, Filipina 65,9%, Afrika Selatan 64,5%, hingga Brasil sebesar 56%.
"Pendalaman sektor keuangan menjadi sangat penting. Aset keuangan, investor institusi, maupun pembiayaan terhadap PDB kita masih rendah. Dengan kata lain, Indonesia bukan kekurangan peluang. Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh di sektor keuangan yang sangat besar,” ujarnya.
Digitalisasi Harus Pacu Inklusi Keuangan
Di samping memacu budaya menabung, perluasan akses terhadap layanan perbankan dinilai masih menjadi tantangan besar. Anggito mengungkapkan bahwa jumlah masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan (unbanked) masih tergolong tinggi.
Data LPS mencatat jumlah penduduk tanpa rekening bank pada 2025 mencapai sekitar 49,7 juta orang dan diproyeksikan menyusut menjadi 46,5 juta orang pada 2026. Sementara untuk kelompok usia produktif (15–69 tahun), jumlah warga yang belum memiliki rekening diproyeksikan turun dari 15,3 juta orang pada 2025 menjadi 13,5 juta orang pada 2026.
Melihat kondisi tersebut, proses digitalisasi sektor keuangan dinilai belum sepenuhnya usai. Ukuran keberhasilan digitalisasi tidak boleh berhenti pada banyaknya aplikasi, melainkan pada seberapa luas masyarakat dapat menjangkau layanan keuangan formal.
"Digitalisasi harus merupakan instrumen untuk inklusi, bukan sekadar inovasi teknologi," ungkap dia.
Penguatan simpanan masyarakat dan perluasan akses keuangan ini menjadi syarat mutlak untuk memperbesar porsi pembiayaan dalam negeri sekaligus memperdalam sektor keuangan nasional. Potensi perluasan tersebut sejatinya sudah terlihat dari adopsi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang kini menembus sekitar 63 juta pengguna dan lebih dari 45 juta merchant, sejalan dengan target inklusi keuangan nasional yang ditetapkan sebesar 90%.